Suara.com - Pemprov DKI menaikkan nilai dana operasional untuk Ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) mulai tahun 2018.
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, dana operasional ketua RT naik menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara untuk ketua RW naik mnejadi Rp2,5 juta per bulan.
Kenaikan dana operasional itu telah disetujui Komisi A DPRD Jakarta dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara tahun 2018.
“Masing-masing naik Rp500 ribu dari sebelumnya. Ya, walau dana operasional RT dan RW meningkat, mereka pasti akan mengeluarkan uang pribadinya untuk keperluan warga,” terang Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Ia mencontohkan ayahnya, Razif Halik Uno, yang pernah menjabat sebagai ketua RT selama enam periode. Selama itulah sang ayah seringkali menomboki kekurangan biaya operasional.
Sandiaga meyakini, kenaikan dana operasional itu akan habis untuk mengurusi warga.
Meski baru uang operasional yang dinaikkan, Sandiaga mengatakan ketua RT dan RW tidak mempermasalahkan soal uang honorarium mereka.
Mereka, kata Sandi, hanya ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah DKI.
Baca Juga: Ray Rangkuti: Setnov Sudah Tunjukkan Gelagat Mangkir dari KPK
"Mereka hanya mempersoalkan perhatian dari pemerintah. Mereka ingin diperhatikan, terutama mengenai kegiatan-kegiatan mengayomi warga,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat