Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mengumumkan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin (30/5). [suara.com/Oke Atmaja]
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fachry Ali menyarankan Ketua DPR Setya Novanto segera menyerahkan diri ke KPK karena kalau terlalu lama menghilang bisa merugikan diri sendiri dan Partai Golongan Karya.
"Sebaiknya dia (Novanto) segera menyerahkan diri, karena yang rugi itu bukan hanya dia, tetapi juga Partai Golkar. Apalagi tahun 2018 pilkada serentak, bagaimana dengan nasib Golkar sendiri," ujar Fachry kepada Suara.com, Kamis (16/11/2017).
Menurut Fachry langkah terbaik bagi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP itu sekarang adalah kooperatif dengan penegak hukum.
"Kalau dia (Novanto) kemarin ikut proses hukum KPK, mungkin dia masih bisa menggugat, tapi kalau sudah kabur dia sudah tidak bisa lagi,"tandas Fachry.
Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting Jayadi Hanan juga menyarankan Novanto menyerahkan diri ke KPK dan menjelaskan semuanya secara jujur.
"Kalau terus begini kan menyandera Partai Golkar, bisa-bisa persepsi masyarakat kepada Golkar akan terus negatif dan akan sulit diperbaiki,"ujar Jayadi.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja terus ”menggoreng” status ketua umumnya untuk memperburuk citra partai.
"Ada pihak-pihak yang ingin mengait-ngaitkan langsung, berarti itu sudah dapat dipertanyakan niatnya. Orang itu barangkali sudah punya skenario-skenario agar Golkar ini semakin terpuruk," kata Idrus di Mabes Polri, Jakarta.
Idrus meminta semua kader dan pengurus Partai Golkar tidak terpancing orang-orang yang menggunakan kasus korupsi e-KTP untuk mendesak Novanto mundur dari jabatan sebagai ketua umum.
"Tidak usahlah ada yang minta mundur, ada minta diberhentikan. Saya kira sudahlah. Kami serahkan kepada sistem yang ada. Sepanjang itu kader, kami pahami semua," kata dia.
"Melalui proses-proses yang ada ini, kami punya keyakinan nanti Pak Novanto juga tahu diri. Pak Novanto juga akan memahami proses-proses yang ada," Idrus menambahkan.
Idrus juga meyakini polemik soal penetapan Novanto sebagai tersangka bisa cepat teratasi apabila struktur kepengurusan di internal partai tetap solid.
Selain itu, Idrus juga meminta masyarakat bisa cerdas memilah informasi agar tak menyangkut-pautkan masalah pribadi Novanto dengan Partai Golkar.
"Ya, jadi ini kan kadang-kadang diseret-seret bahwa ini persoalan Golkar. Ini persoalan DPR. Ini kan kadang-kadang terjadi kerancuan. Tapi saya punya keyakinan, rakyat Indonesia sangat cerdas memilah-milah masalah-masalah itu," kata dia. (Julistania)
"Sebaiknya dia (Novanto) segera menyerahkan diri, karena yang rugi itu bukan hanya dia, tetapi juga Partai Golkar. Apalagi tahun 2018 pilkada serentak, bagaimana dengan nasib Golkar sendiri," ujar Fachry kepada Suara.com, Kamis (16/11/2017).
Menurut Fachry langkah terbaik bagi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP itu sekarang adalah kooperatif dengan penegak hukum.
"Kalau dia (Novanto) kemarin ikut proses hukum KPK, mungkin dia masih bisa menggugat, tapi kalau sudah kabur dia sudah tidak bisa lagi,"tandas Fachry.
Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting Jayadi Hanan juga menyarankan Novanto menyerahkan diri ke KPK dan menjelaskan semuanya secara jujur.
"Kalau terus begini kan menyandera Partai Golkar, bisa-bisa persepsi masyarakat kepada Golkar akan terus negatif dan akan sulit diperbaiki,"ujar Jayadi.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja terus ”menggoreng” status ketua umumnya untuk memperburuk citra partai.
"Ada pihak-pihak yang ingin mengait-ngaitkan langsung, berarti itu sudah dapat dipertanyakan niatnya. Orang itu barangkali sudah punya skenario-skenario agar Golkar ini semakin terpuruk," kata Idrus di Mabes Polri, Jakarta.
Idrus meminta semua kader dan pengurus Partai Golkar tidak terpancing orang-orang yang menggunakan kasus korupsi e-KTP untuk mendesak Novanto mundur dari jabatan sebagai ketua umum.
"Tidak usahlah ada yang minta mundur, ada minta diberhentikan. Saya kira sudahlah. Kami serahkan kepada sistem yang ada. Sepanjang itu kader, kami pahami semua," kata dia.
"Melalui proses-proses yang ada ini, kami punya keyakinan nanti Pak Novanto juga tahu diri. Pak Novanto juga akan memahami proses-proses yang ada," Idrus menambahkan.
Idrus juga meyakini polemik soal penetapan Novanto sebagai tersangka bisa cepat teratasi apabila struktur kepengurusan di internal partai tetap solid.
Selain itu, Idrus juga meminta masyarakat bisa cerdas memilah informasi agar tak menyangkut-pautkan masalah pribadi Novanto dengan Partai Golkar.
"Ya, jadi ini kan kadang-kadang diseret-seret bahwa ini persoalan Golkar. Ini persoalan DPR. Ini kan kadang-kadang terjadi kerancuan. Tapi saya punya keyakinan, rakyat Indonesia sangat cerdas memilah-milah masalah-masalah itu," kata dia. (Julistania)
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya