Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan warga pendatang yang sempat disandera di Desa Banti dan Desa Kimbely, Timika, Papua, akan dikembalikan ke daerah asal agar peristiwa penyanderaan oleh kelompok kriminal bersenjata tidak terulang kembali.
"Ada usulan mengembalikan para pendatang. Yang datang di daerah itu untuk pendulang emas. Sebab, kalau nanti kita biarkan ke daerah itu, pasti akan terulang lagi, terulang lagi, dan terulang lagi. Karena daerah itu memang sangat terisolasi," ucap Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Dia menuturkan semuanya akan dipulangkan ke daerah asal. Bukan hanya beda daerah, tetapi suku yang bukan asli di Tembagapura.
"Kita berusaha mengembalikan mereka. Yang berasal dari Jawa kita kembalikan ke Jawa, yang berasal dari suku lain di Papua kita kembalikan ke tempat asalnya," kata Wiranto kepada wartawan usai rapat khusus mengenai kondisi Papua.
Wiranto menegaskan nantinya yang boleh bertempat tinggal di sana adalah suku Amungme karena sudah dikenal dan tidak akan diganggu kelompok bersenjata tersebut.
Dia menjelaskan operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata akan tetap dilakukan tim gabungan TNI dan Polri.
"Mereka memang kriminal, mereka mengancam rakyat, memalak rakyat, menyandera rakyat pakai senjata. Tapi di benaknya juga ada instrumen separatisme," ujar purnawirawan Jenderal bintang empat.
Ia mengapresiasi atas kerja keras prajurit TNI dan personel Polri yang berhasil membebaskan warga yang dalam penyanderaan di dua desa, di Timika.
"Perlu kita berikan apresiasi kepada prajurit yang telah mampu melakukan pembebasan para sandera tanpa korban," tutur Wiranto.
Wiranto mengapresiasi Presiden Joko Widodo, Polri, dan TNI.
“Jadi pertama-tama tentu juga menyampaikan apresiasi dari Presiden Jokowi tentang keberhasilan kita, aparat kepolisian dan TNI membebaskan Sandra yang ada di Kabupaten Timika ya dan saya kira sudah dilansir media secara meluas tapi tentu perlu kita berikan apresiasi kepada para prajurit yang telah mampu melakukan pembebasan para sandera tanpa korban antar aparat sandera,” kata Wiranto.
Wiranto mengatakan pembebasan tersebut merupakan perjuangan yang tidak mudah, mengingat medannya tidak sama seperti kota-kota di Pulau Jawa.
“Ini tentu sesuatu hal yang tidak mudah ya, karena medannya memang sangat sulit sekali, kita tidak bisa membayangkan bahwa medannya seperti kota-kota di Jawa ya, bukan, tetapi Medan yang untuk dicapai saja sudah memerlukan sesuatu perjuangan yang cukup berat,” kata Wiranto.
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meluruskan opini yang menyimpang mengenai konflik di Papua dan Papua Barat.
“Kita juga akan melakukan suatu operasi opini pelurusan opini ya,” kata Wiranto.
“Tadi menkominfo tadi juga ada di sini, kami berikan satu tugas untuk memelopori bagaimana kami meluruskan opini-opini negatif, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” Wiranto menambahkan.
Wiranto mengatakan selama ini banyak spekulasi yang beredar di media sosial yang tidak obyektif.
“Dengan kejadian ini banyak unsur opini-opini yang beredar di masyarakat lewat medsos, banyak spekulasi-spekulasi yang muncul, oleh karena itu banyak sekali opini-opini yang sekarang salah, opini-opini yang tidak objektif, opini yang negatif, opini yang bersifat justru membangun kebencian,” kata Wiranto.
Opini-opini menyimpang tersebut akan dinetralisir lewat operasi opini dengan memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional.
“Tentu ini akan kita lawan dengan operasi opini dan berikan suatu penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional,” kata Wiranto.
“Nah itu yang penting, sehingga jangan sampai ada tuduhan-tuduhan yang biasa kita hadapi seperti kesewenang-wenangan, ada brutalitas dari aparat keamanan ada ketidakadilan bukan, tapi betul-betul, kita justru melindungi warga negara Indonesia yang tersandera oleh tadi (Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata),” Wiranto menambahkan. [Handita Fajaresta/Delfia Cornelia]
Tag
Berita Terkait
-
Sebut Prabowo Perlu Membumi! Aliansi Perempuan Soroti Kerusakan Republik dan Konflik Papua
-
Papua Memanas, Bambang Pacul Ingatkan Mandat UU: Itu Tanggung Jawab Wapres
-
Bulog Perkuat Stok Beras Papua, Dirut: "Kami Targetkan Ketersediaan Beras Naik Tiga Kali Lipat"
-
Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Terima Audiensi DPRD Teluk Wondama
-
Bongkar Penembak Ibu Hamil di Papua, Yusril Beri 'Lampu Hijau' Komnas HAM Lakukan Investigasi
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku
-
Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta
-
Siasat Licik Pengedar Sabu di Bekasi: Sembunyikan Barang Haram dalam Bungkus Pakan Burung
-
Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa
-
Jelang MPLS 2026/2027, Gus Ipul Beri Pembekalan kepada 191 Sekolah Rakyat
-
Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah
-
Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad
-
Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan
-
KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing
-
DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya