Dewan Pimpian Pusat Partai Golkar menggelar pertemuan dengan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dari seluruh Propinsi di Indonesia. Pertemuan yang membahas kondisi Partai Golkar pasca Ketua Umum Setya Novanto ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP tersebut digelar di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
"Semangatnya hanya satu, Partai Golkar tetap Solid, Partai Golkar senantiasa bersama dalam menghadapi masalah-masalah yang ada," kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebelum memulai pertemuan.
Idrus mengatakan selain itu, pada pertemuan ini, akan dibahas juga bagaimana persiapan Golkar dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Idrus memastikan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan Partai Golkar tetap jalan, akselerasi konsolidasi organisasi, dan persiapan menghadapi Pileg 2019 yang sudah masuk pada tahapan rekrutmen Caleg-caleg.
"Sehingga setelah pertemuan ini tidak ada lagi, ya suara-suara yang berbeda dengan keputusan-keputusan partai yang diambil secara demokratis," kata Idrus.
Namun, pada pertemuan kali ini DPP Partai Golkar juga akan menyampaikan hasil rapat pleno yang dipimpin Ketua Harian DPP Nurdin Halid pada tanggal 21 November 2017 lalu. Pada rapat pleno tersebut dihasilkan lima keputusan, dimana salah satunya menetapkan Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar.
Berikut adalah hasil rapat pleno yang diputuskan dengan mempertimbangkan suasana batin Setya Novanto, suasana batin kader dan suasana batin konstituen;
1. Menyetujui Idrus Marham menjadi Plt Ketum sampai praperadilan
2. Kalau Setya Novanto menang praperadilan, maka Plt berakhir
3. Kalau Setya Novanto kalah, meminta Setya Novanto, mengundurkan diri sebagai Ketum. Kalau Setya Novanto tidak mengundurkan diri, pleno memutuskan Munaslub
4. Keputusan strategis harus melibatkan Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, dan ketua koordinator bidang
5. Keputusan soal posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu praperadilan.
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah