Rusia: Bahaya Nuklir Korut Cuma Kedok AS Jual Senjata

Suara.com - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, mengungkapkan Amerika Serikat sengaja “menggoreng” proyek senjata nuklir Korea Utara menjadi isu menakutkan sebagai kedok untuk mendongkrak naik penjualan persenjatannya di wilayah Asia, terutama Korea Selatan dan Jepang.

Lavrov, seperti dilansir Rusia Today, Sabtu (25/11/2017), mengatakan taktik AS untuk kepentingan bisnis persenjataan tersebut tidak bisa diterima secara etiket.

“Rusia tak bisa menerima taktik AS yang  menggunakan proyek persenjataan nuklir Korut sebagai cara memompa penjualan senjata dan peralatan militer ke Asia,” tegas Lavrov saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang taro Kono di Moskow, Jumat (24/11).

Ia mengatakan, Rusia juga tak bisa menerima aksi AS itu karena justru memperburuk situasi di semenanjung Korea.

Tak hanya itu, Lavrov juga menilai taktik AS tersebut juga membuat upaya unifikasi atau penyatuan dua Korea secara damai dan demokratis kembali terhambat.

Lavrov turut menyatakan keprihatinannya terhadap Jepang maupun Korsel, karena mau tak mau harus membeli persenjataan dari AS setelah Korut menegaskan bakal mempertahankan kedaulatan sebagai negeri merdeka dari ancaman maupun sanksi ‘Pakde Sam’.

”AS menempatkan persenjataannya di kedua wilayah (Jepang dan Korsel) dengan kedok untuk meladeni ancaman nuklir Korut,” tukasnya.

Sebenarnya, kata dia, taktik “menggoreng isu nuklir” juga dijadikan kedok AS untuk memasarkan kelebihan produksi persenjataannya ke wilayah Eropa.

Baca Juga: Balas Dendam Militer Mesir atas Teror Masjid Al Rawdah

Ia mencontohkan, penempatan perisai  rudal balistik AS yang ditempatkan di sejumlah negara Eropa anggota NATO, dengan alasan untuk melindungi mereka dari ancaman rudal nuklir Iran.

“Tapi, ajaibnya, kalau Anda lihat peta, seluruh perisai milik AS itu mengelilingi Rusia dan Tiongkok,” jelasnya.

Meski begitu, Lavrov menuturkan, Rusia tetap mengambil jarak atas keputusan Korut untuk terus mengembangkan persenjataan nuklir.

“Kami tak mendukung usaha Korut itu, karena melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi, bagian lain resolusi DK-PBB itu juga harus dilakukan, yakni mempromosikan perundingan dengan Korut, bukan aksi militer,” tandasnya.