Suara.com - Ketua Frkasi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta Gembong Warsono mengkritik jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan di era Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jumlahnya dinilai terlalu gemuk untuk ukuran daerah.
Gembong menilai anggaran Rp28 miliar yang diusulkan pemerintah DKI ke dalam RAPBD Jakarta tahun 2018 untuk membiayai gaji 74 TGUPP berlebihan.
"Berkaitan dengan kemarin yang kita bicarakan sampai berbusa-busa, kita bahas di sini kaitan dengan alokasi anggaran TGUPP. Hari ini tidak dimunculkan apakah ada efisiensi atau tidak. Dari jumlah yang 74 jadi berapa? Kemudian alokasi anggaran yang kita glontorkan jadi berapa?" ujar Gembong saat rapat Banggar di gedung DPRD Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Jumlah TGUPP yang diusulkan prmerintah DKI terlalu banyak. Tim tersebut nantinya akan bertugas untuk membantu Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.
"Untuk mengurus republik ini saja nggak sampai 74 orang Pak. Ini ngurus DKI 74 orang, kita harus glontorkan uang yang begitu besar?" kata Gembong.
Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah menjelaskan, Anies sengaja menganggarkan Rp28 miliar ke dalam RAPBD Jakarta untuk membayar gaji TGUPP. Dengan uang tersebut, pembantu gubernur dan wagub DKI akan lebih mudah dilakukan pengawasan.
"Kalau tim ini dibiayai APBD kontrol pimpinan yang bersangkutan akan ketat sekali karena ini diangkat SK gubernur. Tingkat kehadiran ya dikontrol dengan ketat," kata Saefullah.
"Produktifitasnya dilakukan evaluasi secara terus menerus," Saefullah menambahkan.
Rencananya TGUPP di era Anies dan Sandi akan terdiri dari 5 bidang. Bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan.
Baca Juga: Sandiaga Bantah Tampung Mantan Timses di Tim Gubernur
Tim tersebut, kata Saefullah, akan bekerja satu tempat dengan Anies dan Sandiaga. Dengan begitu seluruh persoalan yang dihadapi pemerintah DKI diharapkan bisa cepat diputus dan ditindaklanjuti.
"Rencananya tim ini akan bekerja dalam satu ruangan dengan gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur akan bekerja satu tempat. Tektokmya detik perdetik," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?