Suara.com - Ketua Frkasi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta Gembong Warsono mengkritik jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan di era Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Jumlahnya dinilai terlalu gemuk untuk ukuran daerah.
Gembong menilai anggaran Rp28 miliar yang diusulkan pemerintah DKI ke dalam RAPBD Jakarta tahun 2018 untuk membiayai gaji 74 TGUPP berlebihan.
"Berkaitan dengan kemarin yang kita bicarakan sampai berbusa-busa, kita bahas di sini kaitan dengan alokasi anggaran TGUPP. Hari ini tidak dimunculkan apakah ada efisiensi atau tidak. Dari jumlah yang 74 jadi berapa? Kemudian alokasi anggaran yang kita glontorkan jadi berapa?" ujar Gembong saat rapat Banggar di gedung DPRD Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Jumlah TGUPP yang diusulkan prmerintah DKI terlalu banyak. Tim tersebut nantinya akan bertugas untuk membantu Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.
"Untuk mengurus republik ini saja nggak sampai 74 orang Pak. Ini ngurus DKI 74 orang, kita harus glontorkan uang yang begitu besar?" kata Gembong.
Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah menjelaskan, Anies sengaja menganggarkan Rp28 miliar ke dalam RAPBD Jakarta untuk membayar gaji TGUPP. Dengan uang tersebut, pembantu gubernur dan wagub DKI akan lebih mudah dilakukan pengawasan.
"Kalau tim ini dibiayai APBD kontrol pimpinan yang bersangkutan akan ketat sekali karena ini diangkat SK gubernur. Tingkat kehadiran ya dikontrol dengan ketat," kata Saefullah.
"Produktifitasnya dilakukan evaluasi secara terus menerus," Saefullah menambahkan.
Rencananya TGUPP di era Anies dan Sandi akan terdiri dari 5 bidang. Bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan.
Baca Juga: Sandiaga Bantah Tampung Mantan Timses di Tim Gubernur
Tim tersebut, kata Saefullah, akan bekerja satu tempat dengan Anies dan Sandiaga. Dengan begitu seluruh persoalan yang dihadapi pemerintah DKI diharapkan bisa cepat diputus dan ditindaklanjuti.
"Rencananya tim ini akan bekerja dalam satu ruangan dengan gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur akan bekerja satu tempat. Tektokmya detik perdetik," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025