Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengungkap motif politik dibalik kasus KTP elektronik yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
Harapan Fahri itu sebagai respons aksi MKD yang memeriksa tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu di gedung KPK, Kamis (30/11/2017).
"Kasus SN ini kental politiknya. Nuansa politiknya justru harus terungkap. MKD dalam hal ini harus mengungkap motif politik di balik kasus ini," kata Fahri.
Fahri mengatakan, pemeriksaan terhadap Novanto di KPK akan sangat bermakna. Sebab, nanti akan diketahui apa yang dihadapi oleh Setnov.
"MKD perlu mendalami soal-soal lainnya, sebab MKD adalah lembaga yang melihat persoalan tidak hanya dari perspektif hukum yang belum selesai, tapi juga perspektif etiket. Misalnya, apakah SN mendapatkan tekanan-tekanan dan negosiasi oleh elite politik atau penegak hukum tertentu, sebaiknya itu didalami juga," tuturnya.
Menurut Fahri, kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak murni kasus hukum. Bahkan. dia mengatakan bukti yang menyebutkan Novanto terlibat dalam kasus ini tidak kuat.
"Kalau hukumnya, sekali lagi saya melihatnya, tak terlalu kuat, karena konstruksinya lemah dan sudah terbukti dibebaskan oleh praperadilan yang lalu, dan kemungkinan akan bebas di praperadilan yang akan datang," klaimnya.
Setnov hari ini diperiksa oleh pemimpin dan anggot MKD di gedung KPK. Tim pemeriksa ialah Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Hanura; Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura; Agung Widyantoro dari Fraksi Golkar; dan, Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB.
Baca Juga: Dikuntit Petugas BNN saat Pipis, Politikus PDIP Murka
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir