Suara.com - Politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Jakarta, William Yani, meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjelaskan kepada publik terkait tiga program unggulannya. Ketiganya dijanjikan Anies saat kampanye.
"Walaupun kepala dinas sudah mencoba menjelaskan programnya, tapi 50 persen kami belum mengerti sampai di Banggar terakhir soal OK OCE, OK Otrip, dan DP 0 persen," ujar Yani dalam rapat paripurna DPRD di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).
Saat kampanye di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Anies dan Sandiaga memang menawarkan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE), One Karcis One Trip, dan rumah DP 0 rupiah kepada warga. Yani mengaku hingga saat ini dirinya masih belum mengetahui konsep OK Otrip yang digagas Anies dan Sandiaga.
"Bagaimana caranya dari rumah saya sampai ke kantor Rp5 ribu rupiah (naik angkutan umum). Dari rumah saya naik KWK apakah saya membayar cash atau pakai kartu," kata dia.
"Pertanyaan saya, Rp5 ribu rupiah itu kapan bisa dilaksanakan. Kan sudah masuk anggarannya nih. Mulai kapan pelaksanaannya? April, Juni, Agustus, atau tahun 2020?" kata Yani.
Di dalam rapat paripurna, Yani pun meminta Anies dan Sandiaga segera memberikan keterangan secara lengkap melalui konferensi pers.
"Setelah rapat paripurna ini saya mohon konferensi pers Gubernur dan Wagub untuk menjelaskan secara detail DP 0 persen itu seperti apa. Rumah DP 0 itu untuk rumah tapak, atau rumah susun, atau rumah lapis, atau rumah berderet? Dan apa perbedaan rumah lapis dan berderet?" katanya.
Yani mengaku baru tahu berdasarkan pemberitaan media, bahwa program perdana DP 0 rupiah akan dibangun di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Adapun pengerjaannya akan dikerjakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya. Rencananya, di sana akan dibangun dua tower dengan jumlah hunian mencapai 700 unit.
"Selebihnya di mana lagi dibangun?" kata Yani.
Baca Juga: PDIP Kritik Tim Gemuk untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno
Untuk program OK OCE, Yani mempertanyakan bagaimana tahapan warga bisa mendapatkan pinjaman modal dagang.
"Untuk OK OCE, katanya kerja sama Bank DKI. Bagaimana teknisnya masyarakat meminjam dana ke bank DKI? Mohon izin pimpinan, kenapa saya mengungkapkan ke dalam rapat pimpinan, karena Banggar dua kali tidak menjawab," kata dia.
Seusai rapat paripurna, Anies mengatakan baru akan menyampaikan detail ketiga program tersebut kepada publik setelah konsepnya jelas.
"Nanti deh. Kalau itu sudah siap pengumumannya, kita umumkan semuanya," kata Anies.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu