Suara.com - Komando Amerika Serikat di kawasan Afrika (AFRICOM), membantah tuduhan adanya operasi yang digelar pasukan AS di Somalia pada Agustus, yang telah menyebabkan korban jiwa warga sipil.
"Setelah melakukan peninjauan menyeluruh atas operasi pimpinan militer Nasional Somalia dekat Bariire, Somalia, pada 25 Agustus 2017, dan tuduhan pembunuhan massal terhadap warga sipil, Komando Operasi Khusus Afrika (SOCAF) menyimpulkan bahwa korban jiwa berasal dari pihak pasukan musuh," ujar AFRICOM dalam pernyataan yang dilansir Anadolu Agency, Jumat (1/12/2017).
Pernyataan AFRICOM dirilis setelah situs berita AS The Daily Beast melaporkan, ada bukti kuat bahwa operasi pimpinan AS telah menewaskan 10 korban warga sipil, termasuk seorang anak kecil.
Menurut The Daily Beast, Angkatan Laut AS menembaki para petani di desa, menaruh sejumlah senjata di sebelah jasad mereka, kemudian memotret mereka agar seolah-olah mereka adalah pasukan bersenjata.
Selain itu juga dilaporkan, begitu investigasi tersebut dimulai, seorang pejabat pemerintah federal Somalia mengatakan kepada The Daily Beast bahwa korban penembakan adalah warga sipil, dan informasi tersebut ditutup-tutupi setelah adanya tekanan dari pemerintah AS ke pejabat Somalia.
AFRICOM membantah laporan tersebut, dan mengatakan bahwa SOCAF melakukan perencanaan dan koordinasi terperinci untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
"Komando AS untuk kawasan Afrika dan Departemen Pertahanan menanggapi tuduhan ini dengan sangat serius," tambah AFRICOM.
AS memiliki sekitar 500 pasukan di Somalia, dengan dua pusat militer baru di Mogadishu.
Baca Juga: Film Telanjang di Kamar Gas Kamp Konsentrasi Nazi Tuai Kecaman
Pasukan AS telah bekerja sama dengan pemerintah Somalia untuk memerangi kelompok teror al-Shabaab, yang terang-terangan menyatakan aliansinya dengan al-Qaeda.
Kelompok itu berperang melawan pemerintah Somalia yang diakui secara internasional untuk mengambil alih negara, sejak kelompok militan diusir dari Mogadishu oleh pasukan pimpinan Uni Afrika pada 2011.
Namun, AFRCIOM menolak klaim tersebut tanpa menanggapi cerita The Daily Beast. Mereka mengatakan bahwa SOCAF melakukan perencanaan dan koordinasi terperinci untuk mengurangi korban sipil, dan memastikan patuh terhadap Undang-Undang Konflik Bersenjata sebelum A.S melakukan operasi dengan mitranya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Siapa Charlie Kirk: Loyalis Donald Trump yang Tewas Ditembak saat Acara Kampus
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru
-
17+8 Tuntutan Rakyat Jadi Sorotan ISI : Kekecewaaan Masyarakat Memuncak!
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat