Reuni 212, Kapitalisasi Sentimen Agama dalam Politik

Suara.com - Eks demonstran anti-Ahok saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menamakan kelompoknya sebagai ”Alumni 212”, akhirnya jadi menggelar acara ”Reuni Akbar 212” di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).

Acara tersebut dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, banyak politikus juga menghadiri acara tersebut.

Saat reuni dimulai, tampak hadir Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Wakil Ketua MPR sekaligus politikus PKS Hidayat Nur Wahid, politikus senior PAN Amien Rais, dan Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir. Selain itu, ada pula Presiden PKS Sohibul Iman.

Tak pelak, acara reuni yang mendapat izin pemprov menggunakan lapangan Tugu Monas karena mengklaim sebagai kegiatan keagamaan, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW, tersebut kental bernuansa politis.

Setidaknya, nuansa politis tersebut tampak dari tema-tema pidato yang dilakukan mayoritas orator.

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif misalnya, menuding tiga tahun era rezim Jokowi-JK tidak "ramah" terhadap umat Islam.

"Bahkan ada yang merasa pemerintah ada indikasi sehinga menghendaki Islamofobia," ujarnya saat memberikan pidato politik.

Sementara pentolan FPI dan buronan Polda Metro Jaya dalam kasus pornografi, Rizieq Shihab melalui sambungan telepon memberikan pernyataan pentingnya memperjuangkan "NKRI Bersyariah".

Ia mengatakan, konsepsi politik NKRI Bersyariah merupakan pengejawantahan "Pancasila yang asli".

Baca Juga: Reuni 212 Tak Seramai Aksi 2016, Fahri: Setannya Sudah Tak Ada

"Berdasarkan Pancasila asli dibuat Piagam Jakarta sebagai mana dekrit presiden, itulah NKRI Bersyariah," kata Rizieq yang diklaim berada di Arab Saudi.

Politikus senior PAN Amien Rais, dalam pidato politiknya juga mengkiritik kebijakan ekonomi politik rezim Jokowi-JK.

"Kita sampaikan ke Pak Jokowi, kalau begini dilarang berarti itu keterlaluan. Reklamasi itu gawat. Meikarta itu dajal. Investasi Freeport adalah aplus-aplusan (bergantian)," kata Amin.

Mantan Ketua MPR itu juga meminta Jokowi tidak menjual aset milik Indonesia kepada pihak asing.

"Jadi Pak Jokowi, jangan jual negeri ini kepada asing dan aseng (Tiongkok)," tukasnya.

Padahal, sehari sebelumnya, Jumat (1/12), sekretaris panitia pelaksana acara tersebut, Gatot Saptono alias Muhammad Al Khatthath, memastikan acara tersebut tidak bermuatan politik.