Suara.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan 73 orang terlalu banyak.
Ia menilai tim tersebut idealnya hanya 45 orang atau sesuai dengan sebelumnya. Yakni, 25 orang fokus di wilayah Jakarta Selatan, Pusat, Barat, Timur, Selatan, dan lima nggota lainnya fokus di Kepulauan Seribu. Kemudian 15 fokus di Pemerintah DKI.
"Logikanya, kalau mau jumlah sebetulnya 45. Kenapa, hitungannya karena pada kabupaten dan ibu kota itu. Lima dikali enam jadi 30, ditambah di sini 15, jadi 45 itu idealnya," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).
Sumarsono khawatir dengan jumlah tim pembantu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang besar akan menimbulkan disharmoni.
"Kalau kebanyakan takut terjadi disharmoni dan yang dikhawatirkan adalah bayang-bayang gubernur, bisa ke SKPD-SKPD mengatasnamakan gubernur dan seterusnya. Kadang kala lebih menakutkan dari gubernurnya sendiri," kata dia.
Pejabat eselon I Kemendagri yang akrab disapa Soni itu meminta Anies mematangkan konsep TGUPP. Ia khawatir tugas TGUPP akan sama dengan pekerjaan di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
"Maka dia mengisi disela-sela jari menanggani pekerjaan yang secara teknis tidak ditangani oleh SKPD. Sehingga dia menjadi perekat diantara SKPD. Contoh mengelola penataan aset dari WDP menjadi WTP itu problem yang besar sekali butuh penanganan," kata Soni.
"Terus (penanganan) anti corruption terkait pengadaan barang dan jasa, kita nggak ada SKPD antikorupsi. Ok Oce itu bisa dilakukan, jadi harus spesifik. Sehingga penugasannya tidak nabrak," tambah Soni.
Terapi Soni tidak mempersalahkan TGUPP yang akan dibuat Anies dibagi menjadi lima bidang. Kelima bidang itu yakni percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, serta bidang ekonomi dan pembangunan.
Baca Juga: Sandi Berharap Mendagri Tak 'Sunat' Duit Rp28 Miliar Tim Gubernur
"Itu pembagian saja, ya boleh, itu adalah grup-grup. Sepertinya sudah sesuai, karena itu harus mengisi celah-celah," katanya.
Saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran, TGUPP Anies dan Sandiaga menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan pemerintah DKI menganggarkan Rp28 miliar ke dalam APBD Jakarta 2018.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang
-
Bobby Nasution Apresiasi Kafilah Sumut Raih Peringkat Tujuh Nasional STQH di Kendari
-
Ribuan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di DPR! Polda Metro Jaya Akan Pastikan Tertib