Uri Savir, mantan jenderal manajer di kementerian luar negeri Israel, mengatakan pengakuan negara-negara lain atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel mengikuti AS sangat kecil kemungkinanannya.
“Saya rasa itu adalah hal yang mustahil,” kata Savir kepada Anadolu Agency.
Dia justru berkata, tindakan Trump malah melemahkan posisi Israel soal Yerusalem.
“Keputusan ini menggiring konsensus internasional untuk mencari pemecahan yang melibatkan kedua negara,” lanjut dia.
Menurut Savir lagi, keputusan AS ini juga tidak akan mendapatkan dukungan internasional.
“Sebaliknya, AS kini kehilangan perannya sebagai mediator perdamaian,” ujar Savir. “AS tidak lagi dipandang sebagai mediator yang adil.”
Diplomat Israel ini juga berujar tidak ada yang berubah di lapangan setelah pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Masih dibutuhkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan soal status final kota ini,” lanjut Savir.
“Kita harus menemukan ide baru yang kreatif, entah itu meyakinkan Trump untuk memberikan proposal baru atau membawa pihak lain seperti EU untuk turut andil dalam proses negosiasi,” kata dia.
Baca Juga: Jelang Sidang Perdana, KPK Yakin Buktikan Keterlibatan Setnov
Savir mencoret ekspektasi Netanyahu akan pengakuan dan relokasi kedutaan besar negara-negara lain ke Yerusalem.
“Mungkin akan ada satu atau dua negara yang melakukannya, tapi rasanya berat atau tidak mungkin jika mengharap negara-negara besar memindahkan kantor diplomasi mereka ke Yerusalem.”
Dalam pidatonya pada Rabu, Trump tidak menggunakan kata-kata “yang bersatu” untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Sebagai seorang warga Israel, Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel. Sejak dulu dan akan selalu begitu,” kata Savir. “Yang kami inginkan adalah solusi terhadap permasalahan Palestina, termasuk persoalan Yerusalem dengan penyelesaian yang didapat dari kedua negara.”
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional