Suara.com - Satu hari menjelang konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
DWP akan diselenggarakan selama dua hari, yakni sejak Jumat sampai Sabtu (15-16/12/2017) pekan ini.
Selain dengan pihak kepolisian, Sandiaga mengklaim juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang menolak kegiatan tersebut berlangsung di ibu kota.
"Kami terus berkomuniaksi dengan aparat dan juga dengan ormas yang selama ini khawatir terhadap penyelenggaraan DWP, jadi komunikasi kita lancar," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Sandiaga mengatakan, pemerintah DKI tetap akan melakukan pengawasan ketat selama acara berlangsung.
Ia ingin penjualan minuman keras maupun minuman berkadar alkohol sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah, kata Sandiaga, akan menindak tegas penyelenggara acara apabila ditemukan pelanggaran.
"Semua yang jadi masukan berkaitan dengan miras dan minol harus sesuai dengan ketentuan. Jadi kita akan pastikan nanti enforcement-nya atau penerapan daripada ketentuan-ketentuan dan peraturannya," tuturnya.
Selain itu, politikus Partai Gerindra ini meminta penyelenggara DWP menghormati azan yang diprediksi akan berkumandang ketika acara berlangsung. Ia minta acara itu tidak mengganggu peribadahan.
Baca Juga: Tak Puas di Angka 15, Guardiola Bertekad Tambah Kemenangan
"Nanti juga ada salat Subuh (saat acara), sekarang azannya jam 4.08 WIB, tentunya memberikan penghormatan untuk azan dan memastikan tidak ganggu peribadahan," kata Sandiaga.
Berdasarkan laporan yang diperoleh Sandiaga, 30 sampai 40 ribu pecinta electronic dance music tanah air dan mancanegara akan datang ke JIExpo. Mereka sudah menunggu penampilan DJ dari belahan dunia.
"Ini datang dari luar negeri (banyak), berarti ini akan menjadi event internasional dan Jakarta harus betul-betul pastikan bahwa event ini berlangsung aman tertib dan tidak langgar hukum," kata Sandiaga.
Kamis siang, sejumlah Ormas mendatangi depan gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk melakukan aksi penolakan kegiatan DWP.
Ormas yang terdiri dari FPI dan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) itu meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan pihak kepolisian mencabut izin penyelenggaraan DWP.
Ketua Bang Japar Jakarta Pusat, Suhadi, mengatakan jangan karena alasan devisa, acara DWP diizinkan berlangsung di ibu kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa