Suara.com - DPP Partai Golkar telah resmi mencabut dukungan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.
Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Jawa Barat, Qudra Iswara, pihaknya baru saja menerima surat bernomor R-552/Golkar/XII/2017 tentang Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat pada Minggu (17/12/2017) sore.
"Kami menerima surat pencabutan dukungan DPP Partai Golkar kepada Calon Gubernur Pak Ridwan Kamil. Surat itu kami terima tadi sore dari DPP," kata Iswara di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (17/12) malam.
Iswara mengatakan, alasan pencabutan surat tersebut adalah tak adanya komunikasi dari Ridwan Kamil, baik ke DPP maupun ke DPD Golkar Jawa Barat pasca rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 25 November 2017 lalu.
"Alasan yang ada di dalam surat tersebut secara eksplisit disebutkan, bahwa karena setelah rekomendasi dikeluarkan tak ada komunikasi yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil terhadap DPP Partai Golkar," ujar Iswara.
Iswara tidak menjelaskan secara detail alasan lain dari pencabutan tersebut. Kata dia, yang mengetahui alasan detailnya adalah DPP.
"Kalau mau tanya detailnya, silakan ke DPP saja, karena itu bukan lagi domain kami. Kami di sini cuma sampaikan alasan yang tersurat, yang kami terima," tutur Iswara.
Seperti diketahui, DPP Partai Golkar sebelumnya menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien untuk Pilkada Jawa Barat periode 2018-2023. Dukungan tersebut dilakukan pada masa kepemimpinan Setya Novanto.
Dukungan dicabut beberapa hari setelah posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diganti oleh Airlangga Hartarto melalui rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar.
Isi surat pencabutan itu; komentar Ridwan Kamil sebelumnya (di laman berikutnya)...
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?