Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mewacanakan mengusung kadernya, Marwan Jafar, sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2018.
Partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang ini menyatakan masih menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk berkoalisi, namun belum ada kesepakatan.
"Jateng masih Marwan Jafar, kami akan tunggu koalisi. Kami terus melakukan komunikasi koalisi dengan sejumlah parpol, tapi belum ada titik temu," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantornya, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
Salah satu penjajakan koalisi yang dilakukan PKB, yakni dengan Partai Gerindra, untuk memasangkan Marwan Jafar dan Sudirman Said.
Sebagaimana diketahui, Gerinda telah mendeklarasikan dukungan terhadap Sudirman Said sebagai balon gubernur Jateng.
PKB sendiri telah menjalin komunikasi dengan Sudirman Said untuk menduetkannya dengan Marwan Jafar
"Sudirman Said dapat dukungan dari Gerindra, apakah cocok dikawinkan dengan Marwan Jafar?" ujar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin.
Untuk menentukan siapa yang bakal jadi cagub dan cawagub di Pilkada Jateng 2018, Cak Imim mengusulkan agar dilakukan survei elektabilitas diantara keduanya.
"Dengan Sudirman sudah komunikasi, dengan Gerindra tinggal cocok-cocokan. Kalau saya gampang saja, siapa yang surveinya tertinggi jadi calon gubernur, di bawahnya jadi cawagub," ujarnya.
Baca Juga: Sempat Khawatir, Vinales Tak Mengira Bisa Harmonis dengan Rossi
Sekadar untuk diketahui, Marwan Jafar merupakan mantan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi di Kabinet Kerja.
Marwan dicopot dari jabatan Mendes PDTT pada 27 Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo, dan digantikan Eko Putro Sandjojo.
Sementara, Sudirman Said juga pernah masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi.
Seperti halnya Marwan, Sudirman diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri energi sumber daya mineral pada tanggal yang sama lantaran adanya reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
PKB Apresiasi Gencatan Senjata ASIran, DPR Dorong Indonesia Aktif Jaga Perdamaian
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Jusuf Kalla Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri: Bagi Saya Ini Penghinaan!
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
BRIN Kembangkan Teknologi Plasma, Mungkinkah Produksi Pupuk Lebih Ramah Lingkungan?
-
Gencatan Senjata Terancam Batal, Iran Bersumpah Bakal Hanguskan Seluruh Aset AS di Timur Tengah
-
Netanyahu Siap Negosiasi Langsung dengan Lebanon Usai Serangan Maut
-
Dinilai Lebih Hemat, Bisakah Energi Surya Gantikan PLTD dan Kurangi Impor BBM?
-
Hilang 2 Hari, Mobil Boks Curian Tiba-Tiba Muncul Terparkir di Jalan S Parman
-
Ramai Polemik Blokir Komdigi: Magdalene dan Kritik Warganet Dibungkam?
-
Menlu Iran Peringatkan Amerika Serikat Jangan Mau Jadi Pion Benjamin Netanyahu
-
KPI Dorong Perempuan Jadi Pengawas Kebijakan Publik, Bukan Sekadar Partisipan
-
Skandal 'Foto Palsu' di Laporan JAKI Terbongkar, Dishub Jaksel Janji Evaluasi Integritas Jajaran
-
Iran Ancam Hancurkan Kapal yang Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin