Kecewa Keputusan Megawati di Pilkada NTT, Ketua DPC PDIP Mundur

Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Marianus Sae dan Emilia Nomleni sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Nusa Tenggara Timur 2018.

Marianus merupakan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan, Emi kader internal PDI Perjuangan.

Penetapan pasangan ini menimbulkan kekecewaan bagi beberapa kader PDIP. Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Labupaten Timor Tengah Utara, Ray Fernandes, yang langsung mengundurkan diri dari jabatan dan keanggotaanya sebagai kader PDIP.

Terkait pengunduran diri ini, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, menyebut aksi Ray malah menunjukan sikap seorang kader yang masih kekanak-kanakan.

"Ini jelas merupakan sikap cengeng yang berlebihan, emosional, tidak rasional, dan kekanak-kanakan. Dia tidak menunjukan sikap ksatria dan jiwa besar sebagaimana layaknya seorang kader Banteng yang mengaku telah berkeringat darah untuk partai," kata Petrus pada, Sabtu (23/12/2017).

Petrus sangat mendukung keputusan Megawati yang telah menggunakan wewenang khususnya untuk memutuskan sesuatu hal yang bersifat strategis.

Menurutnya, Megawati telah mengambil keputusan penting dan strtegis demi keikutsertaan partai dalam memenangkan Pilkada NTT yang harus segera diputuskan, dan keputusan itu sah serta mengikat, termasuk mengikat Ray Fernandes selaku kader partai.

"Sikap Ray Fernandes yang demikian justru jadi destruktif, karena bertolak belakang dengan klaim dirinya sebagai kader partai yang berkorban untuk kepentingan yang lebih besar," ujar Petrus.

Petrus mengatakan, alasan Ray yang mengatakan partai meninggalkan kader partai tidak rasional. Sebab keputusan Megawati sebagai ketua umum telah melalui pertimbangan yang matang.

Baca Juga: Tak Ada Kasus, Sjahruddin Rasul Sempat Berencana Mundur dari KPK

"Padahal sebagai sebuah keputusan strategis dan penting, penetapan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan berdasarkan hasil survei dalam berapa forum rapat, termasuk rapat pleno DPP partai," katanya.

Menurut Petrus, seharusnya seorang kader harus memahami keputusan yang diambil oleh ketua umum, khususnya PDIP. Sebab, secara historis dan yuridis, kewenangan khusus ketum inilah yang membawa PDIP dari saat awal berdirinya hingga sekarang ini mampu berdiri kokoh.

Di samping itu, Petrus menilai, Megawati selalu bisa mengatasi upaya pihak lain termasuk kader Partai yang mencoba memaksakan kehendak untuk mempersulit partai dalam mewujudkan tujuan nasional, terutama soliditas kader partai dalam menghadapi dinamika pragmatisme yang melanda sebagian besar kader partai politik di Indonesia.

"PDIP mengusung balon dari kader partai lain untuk digandeng dengan kader PDIP secara berpasangan, bukanlah sesuatu hal yang baru, bukan pula sesuatu yang salah atau dilarang, akan tetapi keputusan ini memiliki legitimasi yang tinggi. Karena telah melalui proses yang panjang dengan mempertimbangkan segala aspek, tanpa ada maksud untuk menegasikan peran dan posisi kader-kader yang mengaku berkeringat darah untuk PDIP," tutupnya.