Suara.com - Amerika Serikat kembali membuat geger dan memanaskan konflik antara warga Palestina dengan militer serta rezim zionis yang berkuasa di Israel.
Kali ini, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman meminta Departemen Luar Negeri AS berhenti menggunakan istilah “wilayah pendudukan/jajahan” sebagai predikat untuk Tepi Barat (West Bank).
“Saya meminta Deplu setop menggunakan istilah ‘wilayah pendudukan’ dalam dokumen-dokumen resmi untuk menjelaskan situasi penguasaan Israel atas Tepi Barat,” tutur David yang kali pertama dipublikasikan oleh Israel Broadcasting Corporation, Selasa (26/12/2017).
Permintaan David yang dipublikasikan itu menuai kecaman. Pasalnya, jika tak lagi menggunakan istilah “wilayah pendudukan”, maka Tepi Barat turut diakui oleh AS sebagai bagian dari Israel, bukan tanah Palestina yang dijajah mereka.
Departemen Luar Negeri dikatakan menolak permintaan itu. Namun, Deplu setuju untuk membahas isu ini segera karena adanya tekanan yang "luar biasa".
Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut yang keluar dari AS maupun Israel tentang permasalahan ini.
David adalah kandidat duta besar AS yang kontroversial karena sikapnya yang mendukung pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Ia juga dikenal sebagai diplomat yang kerap mengumbar komentar menghina kelompok Yahudi liberal di Israel maupun seluruh dunia,
Baca Juga: Mendagri Sarankan 73 Tim Ahli Anies dan Sandiaga Digaji oleh SKPD
Label “Yahudi liberal” itu disematkan David kepada kaum Yahudi yang tak mau mendukung kebijakan penjajahan terhadap tanah Palestina.
Untuk diketahui, hukum internasional memandang wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai "wilayah pendudukan" dan menengarai seluruh pemukiman yang dibuat oleh penduduk Yahudi di sana sebagai tindakan ilegal.
Yerusalem tetap menjadi pusat konflik Timur Tengah, dengan rakyat Palestina tetap mengharap Yerusalem Timur dapat menjadi ibu kota negara merdeka Palestina kelak.
Sebelum pernyataan David, Presiden AS Donald Trump sudah lebih dulu membuat warga Palestina dan dunia marah. Itu setelah Trump mendeklarasikan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember.
Berita Terkait
-
Arab Saudi Tak Beri Visa Pecatur Israel Ikuti Turnamen di Riyadh
-
Ahmadiyah Indonesia: Yerusalem Harus Jadi Ibu Kota Setiap Agama
-
Israel Bikin Undang-Undang agar Bisa Hukum Mati Warga Palestina
-
Dukung Palestina, Penyanyi Lorde Batalkan Konser di Israel
-
Pesan Natal dari Betlehem: Yesus adalah Orang Palestina, Trump!
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Jaksa Ungkap Ada Kode Amplop 1 untuk Dirjen Bea Cukai Djaka Budi dalam Kasus Blueray
-
Menlu Sugiono Pastikan Pemerintah Terus Upayakan Pemulangan 9 WNI dari Israel
-
Menteri PPPA Respons Dugaan Kadis P3A Sarankan Korban Kekerasan Seksual Nikahi Pelaku
-
Terekam CCTV Keluar Hotel Sendirian, Jemaah Haji Indonesia Hilang Misterius di Makkah
-
Kejagung Mulai Lelang Aset Harvey Moeis, Kapuspenkum: Kami Transparan
-
Sekolah Rakyat Hadir di Daerah 3T, Anggota DPR RI: Sangat Dirasakan Manfaatnya
-
"Jangan Melawan, Video Saja", Pesan Tegas Prabowo ke Rakyat Hadapi Aparat Tak Beres
-
Warga Daerah Cuma Dapat Makan, KPK Sebut Duit Program MBG Balik Lagi ke Kota Besar
-
Terbukti Palsu, 14 Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo Ternyata Cuma Barang KW
-
Demo Harkitnas di DPR, Ribuan Guru Madrasah dan Ojol Tuntut Kesejahteraan dan Perlindungan