Presiden Joko Widodo di Nabire. (Biro Kepresidenan)
Indonesia Corruption Watch belum puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi. Periode pemerintahan sekarang dinilai masih terdapat banyak kasus korupsi.
"Ya kalau kami sih masih belum puaslah ya, karena dengan banyak indikator tadi, soal kasus korupsi masih tetap banyak dari hulu sampai hilir," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
ICW menilai Jokowi tidak tegas. Menurut ICW pemberantasan korupsi baru ditekankan pada bagian hilir, belum sampai ke hulu.
"Kemudian soal ketidaktegasan Jokowi dalam konteks pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi masih lebih ditekankan pada sisi hilir bukan pada sisi hulu," katanya.
Di masa mendatang, ICW berharap Jokowi memperbaiki kinerja. Menurut ICW Jokowi harus mampu mendapatkan dukungan partai untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi.
"Jadi kalau ini masih terus berlanjut dan Jokowi tidak bisa memaksimalkan partai pendukung dia yang lebih dari 60 persen untuk kepentingan penguatan dan pemberantasan korupsi, tapi justru malah tersandera oleh partai pendukunganya, saya kira hal-hal itu yang membuat kami masih belum puas. Karena janji nawacita dia juga masih belum terwujud terutama mengembalikan kepercayaan publik," kata Ade.
"Ya kalau kami sih masih belum puaslah ya, karena dengan banyak indikator tadi, soal kasus korupsi masih tetap banyak dari hulu sampai hilir," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
ICW menilai Jokowi tidak tegas. Menurut ICW pemberantasan korupsi baru ditekankan pada bagian hilir, belum sampai ke hulu.
"Kemudian soal ketidaktegasan Jokowi dalam konteks pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi masih lebih ditekankan pada sisi hilir bukan pada sisi hulu," katanya.
Di masa mendatang, ICW berharap Jokowi memperbaiki kinerja. Menurut ICW Jokowi harus mampu mendapatkan dukungan partai untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi.
"Jadi kalau ini masih terus berlanjut dan Jokowi tidak bisa memaksimalkan partai pendukung dia yang lebih dari 60 persen untuk kepentingan penguatan dan pemberantasan korupsi, tapi justru malah tersandera oleh partai pendukunganya, saya kira hal-hal itu yang membuat kami masih belum puas. Karena janji nawacita dia juga masih belum terwujud terutama mengembalikan kepercayaan publik," kata Ade.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Beda Kelas dengan Eggi Sudjana, Zulkifli Sebut Manuver Rismon Murni Skenario Tingkat Tinggi
-
Refly Harun Soroti Permohonan RJ Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: Kehendak Bebas atau Ada Tekanan?
-
Momen Tiga Presiden Bersatu di Istana, Bahas Stabilitas dan Isu Global
-
Prabowo Undang Mantan Presiden dan Wapres ke Istana Malam Ini, Jokowi Hadir
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
-
1 Prajurit TNI di Lebanon Gugur Dibom Israel, 3 Lainnya Luka-luka
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
Terkini
-
Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah
-
Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan
-
Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit
-
Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda
-
600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda
-
WFH untuk Hemat BBM di Tengah Krisis Energi, Solusi Efektif atau Hanya Sementara?
-
Tak Hanya Energi, Eropa Kini Dilanda Krisis Cokelat KitKat
-
Pelapor Ijazah Jokowi Minta Usut Pendana Isu, Desak Polisi Tindak Roy Suryo dan Dokter Tifa
-
Satu Prajurit Gugur di Lebanon, Mabes TNI Belum Bisa Pastikan Pelaku Serangan
-
8 Juta Warga AS Turun ke Jalan Aksi 'No Kings': Lawan Fasisme Diktator Donald Trump