Presiden Joko Widodo di Nabire. (Biro Kepresidenan)
Indonesia Corruption Watch belum puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi. Periode pemerintahan sekarang dinilai masih terdapat banyak kasus korupsi.
"Ya kalau kami sih masih belum puaslah ya, karena dengan banyak indikator tadi, soal kasus korupsi masih tetap banyak dari hulu sampai hilir," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
ICW menilai Jokowi tidak tegas. Menurut ICW pemberantasan korupsi baru ditekankan pada bagian hilir, belum sampai ke hulu.
"Kemudian soal ketidaktegasan Jokowi dalam konteks pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi masih lebih ditekankan pada sisi hilir bukan pada sisi hulu," katanya.
Di masa mendatang, ICW berharap Jokowi memperbaiki kinerja. Menurut ICW Jokowi harus mampu mendapatkan dukungan partai untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi.
"Jadi kalau ini masih terus berlanjut dan Jokowi tidak bisa memaksimalkan partai pendukung dia yang lebih dari 60 persen untuk kepentingan penguatan dan pemberantasan korupsi, tapi justru malah tersandera oleh partai pendukunganya, saya kira hal-hal itu yang membuat kami masih belum puas. Karena janji nawacita dia juga masih belum terwujud terutama mengembalikan kepercayaan publik," kata Ade.
"Ya kalau kami sih masih belum puaslah ya, karena dengan banyak indikator tadi, soal kasus korupsi masih tetap banyak dari hulu sampai hilir," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
ICW menilai Jokowi tidak tegas. Menurut ICW pemberantasan korupsi baru ditekankan pada bagian hilir, belum sampai ke hulu.
"Kemudian soal ketidaktegasan Jokowi dalam konteks pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi masih lebih ditekankan pada sisi hilir bukan pada sisi hulu," katanya.
Di masa mendatang, ICW berharap Jokowi memperbaiki kinerja. Menurut ICW Jokowi harus mampu mendapatkan dukungan partai untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi.
"Jadi kalau ini masih terus berlanjut dan Jokowi tidak bisa memaksimalkan partai pendukung dia yang lebih dari 60 persen untuk kepentingan penguatan dan pemberantasan korupsi, tapi justru malah tersandera oleh partai pendukunganya, saya kira hal-hal itu yang membuat kami masih belum puas. Karena janji nawacita dia juga masih belum terwujud terutama mengembalikan kepercayaan publik," kata Ade.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Bloomberg New Economy Itu Apa? Jokowi Resmi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat
-
Jokowi Jadi Penasihat Bloomberg New Economy: Peran Baru usai Purnatugas
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
-
Intip Riwayat Pendidikan 3 Menantu Jokowi, Siapa Paling Mentereng?
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut