Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak setuju adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penutupan Jalan Jati Baru Raya, kawasan Tanah Abang lantaran menggangu lalu lintas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut. Ia pun akan memantau melalui Dinas Perhubungan dan Jakarta Smart City perihal kemacetan yang ada di Tanah Abang.
"Kita akan pantau melalui Dishub dan juga data dari Jakarta Smart City supaya kemacetan yang diakibatkan oleh penataan baru ini bisa dicari solusinya" ujar Sandiaga di Balai Kota, Kamis (28/12/2017)
Sandiaga menuturkan butuh waktu dalam beberapa pekan ke depan, agar masyarakat bisa beradaptasi dengan penataan Tanah Abang.
"Kita bisa memperkirakan bahwa dalam beberapa minggu kedepan masyarakat bisa menyesuaikan dengan pola penataan sekarang seperti hari ini saya dapet laporan bahwa budaya antre menunggu Transjakarta mulai. Jadi ini prilaku yang coba kita ubah perilaku yang coba kita intervensi," ucap Sandiaga.
"Nanti yang soal Fly Over Jatibaru itu akan kita tindak lanjuti terimakasih Pak Halim," sambungnya.
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak setuju adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta yang melakukan penutupan Jalan Jati Baru Raya, kawasan Tanah Abang lantaran menggangu lalu lintas.
"Bagi saya, kalau di situ banyak kendaraan, kenapa dijadikan tempat pedagang kaki lima (PKL). Saya sih nggak bisa kalau mengganggu lalu lintas," ucap Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Halim, Rabu (27/12/2017).
Baca Juga: Sandiaga Belum Akan Tambah Tenda Kaki Lima di Tanah Abang
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar