Suara.com - Asosiasi Basket Nasional (NBA) menghilangkan "Palestina-wilayah terjajah" dari daftar negara di laman resminya, setelah dikritik Menteri Olahraga dan Kebudayaan Israel, Miri Regev.
Dalam surat yang ditujukan ke Komisioner NBA Adam Silver, Israel menyebut Palestina "negara khayalan".
Karenanya, Regeve menilai dengan memasukkannya ke dalam daftar negara, berarti NBA bertentangan dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Awal bulan ini, Trump secara resmi mengakui kota yang diperebutkan tersebut sebagai ibu kota Israel. AS juga berencana memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, meskipun pada akhirnya mengundang kecaman dunia.
Kritik dari Regev muncul setelah "Palestina-wilayah terjajah" muncul di laman resmi NBA di antara daftar negara yang dapat dipilih untuk memilih pemain terbaik AS dari tim NBA guna berlaga di All-Star 2018.
"Dengan memasukkan Palestina, artinya NBA melegitimasi perpecahan negara Israel. Saya ingin menyampaikan bahwa Israel keberatan dan saya mohon untuk segera menghilangkan Palestina dari daftar negara," tegas Regev, seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (31/12/2017).
Regev juga mengatakan, NBA telah menyakiti Israel dan banyak penggemar NBA dari Israel.
NBA lantas merespons kritik tersebut dengan menyalahkan pihak ketiga.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Densus 88 Bekuk Satu PNS Diduga Teroris
"Kami tidak membuat daftar negara dalam NBA.com, dan begitu kami menyadarinya, situs itu langsung kami benahi. Kami memohon maaf atas masalah tersebut dan kami telah memperbaikinya," kata presiden NBA untuk bidang tanggung jawab sosial, Kathy Behrens.
Regev kemudian berterimakasih pada NBA yang telah memperbaiki daftar mereka, sambil menekankan bahwa "Tanah Israel tidak diduduki. Oleh karena itu, apa yang tertulis di sana salah dan harus dihilangkan."
Keputusan tersebut kemudian mengundang kecaman dari publik.
"Amerika ini benar-benar lucu. Kini Israel bahkan punya kendali sedemikian rupa untuk memberi tahu Amerika apa yang harus mereka tuliskan di situs mereka sendiri. Amerika bahkan meminta maaf karena telah menyinggung Israel," ujar Phelim Murnion, seorang pengguna Twitter.
"NBA harus menghapus Israel dari liga, karena melanggar hukum internasional, dan merupakan rezim apartheid dan penjajah ilegal," cuit seorang aktivis HAM Benjamin Zac.
Sejak lama, status akhir Yerusalem telah disepakati untuk ditetapkan melalui perundingan damai Israel-Palestina, dan keputusan Trump justru telah merusak kesepahaman bersama tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar