Tak Jadi Usung Deddy Mizwar, PKS Ungkap Dokumen Ini

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengunggah salinan pakta integritas antara Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Partai Demokrat ke Twitter @hnurwahid. Dokumen ini disinyalir menjadi pemicu PKS batal mengusung Deddy ke bursa pilkada Jawa Barat.

Hidayat memastikan dokumen pakta integritas yang diberi materai Rp6 ribu itu benar. Hidayat bilang sudah memverifikasi.

"Bang @Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yang pada point 3 jelas menyebutkan tentang komitmen Demiz untuk gerakkan mesin Partai untuk memenangkan Presiden/Wakil Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yang sangat dekat dengan Antum."

Untuk memastikan lagi keaslian dokumen tersebut, Suara.com menghubungi nomor telepon Deddy Mizwar. Tapi, dia tidak mengangkat telepon. Begitu juga dengan Hidayat dan sejumlah politikus PKS. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun tidak bisa dimintai tanggapan.

 

Setelah mengunggah dokumen, Hidayat kembali menulis di akun Twitter. Dia mengapresiasi pilihan politik Demiz, sebutan akrab untuk Deddy Mizwar.

"Sekali lagi, kami hormati pilihan politik Bang Demiz. Sebagaimana kami juga berterimekasih, Bang Demiz pun hormati pilihan politik kami di PKS."

Beberapa saat kemudian, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membalas pesan Whatsapp untuk menanggapi isi pakta integritas.

"Pertama, hak Kang Demiz saat berinteraksi dengan partai-partai untuk buat komitmen. PKS bahkan mendukung Kang Demiz untuk komunikasi dengan partai-partai saat itu," kata Mardani kepada Suara.com.

Tetapi, PKS punya pertimbangan lain kenapa pada akhirnya memutuskan mengusung duet Sudrajat dan Ahmad Syakhu ke bursa pilkada Jawa Barat.

"Tapi dengan adanya koalisi reuni tiga partai, kami bahwa duet Pak Sudrajat dan Pak Syaikhu lebih utama," kata Mardani.

Koalisi reuni tiga partai yang dimaksud yaitu Gerindra, PKS, dan PAN. Pada waktu deklarasi duet Sudrajat dan Syaiku, perwakilan PAN tidak datang karena ketika itu masih condong memilih Deddy Mizwar.

Keputusan PKS terjadi menjelang pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Penetapan kandidat akan disampaikan ke publik pada 12 Februari 2018.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsudin sudah membaca dokumen pakta integritas antara Deddy dan Demokrat. Bagi Amir tidak ada yang perlu disoal.

"Saya sudah lihat. Tetapi saya lihat tidak ada yang salah juga. Kenapa saya katakan demikian, Pak Deddy Mizwar itu adalah pendiri Demokrat yang mengklaim dirinya sebagai kader Demokrat," kata Amir kepada Suara.com.

Kontrak politik Deddy dan Demokrat tak ada urusannya dengan pihak lain, termasuk PKS yang kemudian batal mengusung Deddy.

Pakta integritas yang terdiri dari empat poin pernyataan sikap Deddy dibuat tanpa paksaan, katanya.

"Deddy sendiri yang membuat itu. Ya saya kira fine-fine saja. Dia kan bukan kader partai lain yang datang ke Demokrat, pindah ke Demokrat. dia adalah pendiri Partai Demokrat," ujar Amir.

"Coba saja lihat, itu kan tidak ada kop suratnya Demokrat. Itu dibuat oleh Deddy sendiri dan itu fine saja. Saya kira tidak ada yang salah," Amir menambahkan.