Suara.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan Partai Likud yang berkuasa di Israel, karena menyetujui proposal aneksasi wilayah Tepi Barat milik Palestina.
Partai besutan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu, Senin (1/1/2017), menyetujui proposal pemerintah yang mau menjadikan Tepi Barat sungai Jordan sebagai teritori Israel.
“Kami harus membuat keputusan penting selama 2018, termasuk menimbang Israel bertanggungjawab atas pelanggaran hukum internasional mengenai Tepi Barat,” kata Mahmoud seperti disiarkan kantor berita Palestina, WAFA.
Abbas menilai, Partai Likud dan pemerintah Israel tak bakal berani menganeksasi Tepi Barat kalau tak ada dukungan Amerika Serikat (AS) di belakangnya.
Ia juga mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan terhadap "hasutan Israel terhadap hak rakyat Palestina".
Pada Ahad (24/12), Palestina mengecam rencana Israel untuk membangun 300 ribu unit permukiman baru di Jerusalem Timur, dan pada saat yang sama berkirar akan mempertimbangkan kajian menyeluruh mengenai proses perdamaian.
Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengatakan, rencana aneksasi dan pembangunan permukiman itu merupakan proyek kolonialisme Israel.
Program kolonial itu berani dijalankan Israel setelah Presiden AS Donald Trump mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Baca Juga: Ini 3 Pengaruh Media Sosial yang Bikin Boros
Karenanya, Kementerian Palestina menganggap Trump sepenuhnya bertanggungjawab atas setiap tindakan baru yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina.
Proposal aneksasi itu sendiri, seperti dilansir Middle East Monitor, menjadi dasar PM Netanyahu untuk menganeksasi dan mengesahkan legalitas pembangunan perumahan Israel di Tepi Barat.
Setelah disetujui Partai Likud, proposal itu akan diajukan ke Knesset, parlemen Israel, dan bakal dibahas dalam tiga sesi persidangan sebelum disetujui.
Kelak kalau proposal itu jadi disahkan, maka Israel diyakini akan mengebut proyek pembangunan perumahan warga di wilayah Tepi Barat. Mereka menargetkan ada jutaan rumah baru untuk warga Israel.
Lembaga Riset Tanah Palestina (LRC) mengungkapkan, Israel merampas sekitar 2.500 hektar tanah milik Palestina, menghancurkan 500 bangunan, dan mendirikan delapan pemukiman Yahudi sepanjang 2017.
Laporan mereka menunjukkan Israel merampas tanah Palestina dengan "tujuan militer" dan "berniat membangun pemukiman Yahudi" di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya