Menkopolhukam Wiranto [suara.com/Delfia Cornelia]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara sudah lama ditunggu. Selama ini, pengamanan siber menjadi tanggungjawab desk siber Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
"Yang kita tunggu kan ini. Kita sudah lama menunggu adanya peresmian BSSN. Mengapa? karena saat ini sudah ada satu beberapa kerjasama dengan negara-negara lain. Yang kita bicara soal pengamanan siber," ujar Wiranto di kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).
Beberapa waktu yang lalu, bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik purnawirawan Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi menjadi kepala BSSN.
Selama ini desk siber kemenkopolhukam bertugas sebagai jembatan yang menampung hasil kerjasama internasional.
"Desk ini penyangga saja, bridge ya jembatan, yang menampung semua hasil atau katakanlah kegiatan dan hasil kerjasama internasional dengan negara lain tentang kegiatan siber, keamanan siber. Sudah, kita nggak ketinggalan terus itu. Sehingga saya sering hadir ke beberapa negara untuk mewakili ini, bawa tim siber," tutur dia.
BSSN diharapkan dapat melanjutkan pencapaian desk siber kemenkopolhukam.
"Sehingga mereka bisa lebih firm mereka bisa lebih fokus pada hal-hal yang menyangkut keamanan siber. Itu aja. Kita bersyukur," kata Wiranto.
BSSN berkoordinasi langsung dengan Presiden.
"Polhukam itu kan koordinator. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), Badan Narkotika Nasional dan segala macem itu dikordinasikan Kemenkopolhukam. Otomatis nanti kan koordinasi juga ke sini. Bukan tetap ke sini, itu kan koordinasi, semua ke presiden. Polri ke presiden, TNI ke presiden, tapi koordinasinya kan di polhukam juga," kata Wiranto.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sebagian fungsi Direktorat Keamanan Informasi Kominfo menjadi bagian dari BSSN.
"Ini kan BSSN ini merupakan peleburan dari fungsi utamanya dari Lemsaneg dan direktorat keamanan di Kominfo," kata Rudiantara.
Rudiantara menambahkan tugas BSSN akan fokus pada penanganan masalaah keamanan siber.
"Fokusnya adalah di masalah cyber security. Cyber security kan macam-macam dari sisi pembuatan kebijakan kemudian operasionalisasinya penangkalannya sudah masuk dari mitigasi sampai kepada penangkalan. Sampai kalau terjadi kemudian bagaimana melakukan pembangunan kembali, urusannya misalnya hacking atau apa itu di BSSN," tandasnnya.
Komentar
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!