Menkopolhukam Wiranto [suara.com/Delfia Cornelia]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara sudah lama ditunggu. Selama ini, pengamanan siber menjadi tanggungjawab desk siber Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
"Yang kita tunggu kan ini. Kita sudah lama menunggu adanya peresmian BSSN. Mengapa? karena saat ini sudah ada satu beberapa kerjasama dengan negara-negara lain. Yang kita bicara soal pengamanan siber," ujar Wiranto di kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).
Beberapa waktu yang lalu, bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik purnawirawan Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi menjadi kepala BSSN.
Selama ini desk siber kemenkopolhukam bertugas sebagai jembatan yang menampung hasil kerjasama internasional.
"Desk ini penyangga saja, bridge ya jembatan, yang menampung semua hasil atau katakanlah kegiatan dan hasil kerjasama internasional dengan negara lain tentang kegiatan siber, keamanan siber. Sudah, kita nggak ketinggalan terus itu. Sehingga saya sering hadir ke beberapa negara untuk mewakili ini, bawa tim siber," tutur dia.
BSSN diharapkan dapat melanjutkan pencapaian desk siber kemenkopolhukam.
"Sehingga mereka bisa lebih firm mereka bisa lebih fokus pada hal-hal yang menyangkut keamanan siber. Itu aja. Kita bersyukur," kata Wiranto.
BSSN berkoordinasi langsung dengan Presiden.
"Polhukam itu kan koordinator. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), Badan Narkotika Nasional dan segala macem itu dikordinasikan Kemenkopolhukam. Otomatis nanti kan koordinasi juga ke sini. Bukan tetap ke sini, itu kan koordinasi, semua ke presiden. Polri ke presiden, TNI ke presiden, tapi koordinasinya kan di polhukam juga," kata Wiranto.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sebagian fungsi Direktorat Keamanan Informasi Kominfo menjadi bagian dari BSSN.
"Ini kan BSSN ini merupakan peleburan dari fungsi utamanya dari Lemsaneg dan direktorat keamanan di Kominfo," kata Rudiantara.
Rudiantara menambahkan tugas BSSN akan fokus pada penanganan masalaah keamanan siber.
"Fokusnya adalah di masalah cyber security. Cyber security kan macam-macam dari sisi pembuatan kebijakan kemudian operasionalisasinya penangkalannya sudah masuk dari mitigasi sampai kepada penangkalan. Sampai kalau terjadi kemudian bagaimana melakukan pembangunan kembali, urusannya misalnya hacking atau apa itu di BSSN," tandasnnya.
Komentar
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM