Menkopolhukam Wiranto [suara.com/Delfia Cornelia]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara sudah lama ditunggu. Selama ini, pengamanan siber menjadi tanggungjawab desk siber Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
"Yang kita tunggu kan ini. Kita sudah lama menunggu adanya peresmian BSSN. Mengapa? karena saat ini sudah ada satu beberapa kerjasama dengan negara-negara lain. Yang kita bicara soal pengamanan siber," ujar Wiranto di kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).
Beberapa waktu yang lalu, bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik purnawirawan Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi menjadi kepala BSSN.
Selama ini desk siber kemenkopolhukam bertugas sebagai jembatan yang menampung hasil kerjasama internasional.
"Desk ini penyangga saja, bridge ya jembatan, yang menampung semua hasil atau katakanlah kegiatan dan hasil kerjasama internasional dengan negara lain tentang kegiatan siber, keamanan siber. Sudah, kita nggak ketinggalan terus itu. Sehingga saya sering hadir ke beberapa negara untuk mewakili ini, bawa tim siber," tutur dia.
BSSN diharapkan dapat melanjutkan pencapaian desk siber kemenkopolhukam.
"Sehingga mereka bisa lebih firm mereka bisa lebih fokus pada hal-hal yang menyangkut keamanan siber. Itu aja. Kita bersyukur," kata Wiranto.
BSSN berkoordinasi langsung dengan Presiden.
"Polhukam itu kan koordinator. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), Badan Narkotika Nasional dan segala macem itu dikordinasikan Kemenkopolhukam. Otomatis nanti kan koordinasi juga ke sini. Bukan tetap ke sini, itu kan koordinasi, semua ke presiden. Polri ke presiden, TNI ke presiden, tapi koordinasinya kan di polhukam juga," kata Wiranto.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sebagian fungsi Direktorat Keamanan Informasi Kominfo menjadi bagian dari BSSN.
"Ini kan BSSN ini merupakan peleburan dari fungsi utamanya dari Lemsaneg dan direktorat keamanan di Kominfo," kata Rudiantara.
Rudiantara menambahkan tugas BSSN akan fokus pada penanganan masalaah keamanan siber.
"Fokusnya adalah di masalah cyber security. Cyber security kan macam-macam dari sisi pembuatan kebijakan kemudian operasionalisasinya penangkalannya sudah masuk dari mitigasi sampai kepada penangkalan. Sampai kalau terjadi kemudian bagaimana melakukan pembangunan kembali, urusannya misalnya hacking atau apa itu di BSSN," tandasnnya.
Komentar
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Larang PKL Jualan di Trotoar, Penertiban Diminta Permanen
-
Sambut Tahun Kuda Api, Pedagang Ornamen Imlek di Glodok Raup Omzet Belasan Juta
-
Pramono Anung Larang Ormas Razia Rumah Makan Saat Ramadan, Tegaskan Jakarta Harus Damai
-
Pramono Anung Bikin Gebrakan: Bakal Ada Haul Akbar Ulama dan Pejuang Betawi di Monas
-
Gibran Dorong RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Sekadar Lip Service
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI