Direktur Populi Center Usep S. Achyar [suara.com/Dian Rosmala]
Analis politik dari lembaga Populi Center Usep S. Achyar memprediksi black campaign dan negative campaign akan marak terjadi pada tahun ini dan tahun depan. Tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik.
"Apalagi kan media sosial ini kadang juga membantu menjadi sarananya," kata Usep kepada Suara.com, Jumat (5/1/2017).
"Yang jelas, banyak dicari cara untuk untuk jatuhkan lawan."
Black campaign yaitu penyebaran desas desus tentang lawan politik tanpa disertai data dan fakta. Sedangkan negative campaign penyebaran pesan dengan disertai data dan fakta untuk kepentingan menyerang lawan.
Black campaign sama artinya dengan penyebaran hoax. Menurut Usep aksi ini yang dilarang.
Kalau negative campaign, kata Usep, dibolehkan asalkan dilakukan lewat mekanisme. Lapor ke pihak berwajib agar kasusnya diproses, misalnya. Hal ini dibolehkan, mengingat calon pemilih perlu tahu tentang kandidat yang maju ke bursa pemilu.
"Apalagi kan media sosial ini kadang juga membantu menjadi sarananya," kata Usep kepada Suara.com, Jumat (5/1/2017).
"Yang jelas, banyak dicari cara untuk untuk jatuhkan lawan."
Black campaign yaitu penyebaran desas desus tentang lawan politik tanpa disertai data dan fakta. Sedangkan negative campaign penyebaran pesan dengan disertai data dan fakta untuk kepentingan menyerang lawan.
Black campaign sama artinya dengan penyebaran hoax. Menurut Usep aksi ini yang dilarang.
Kalau negative campaign, kata Usep, dibolehkan asalkan dilakukan lewat mekanisme. Lapor ke pihak berwajib agar kasusnya diproses, misalnya. Hal ini dibolehkan, mengingat calon pemilih perlu tahu tentang kandidat yang maju ke bursa pemilu.
"Misalnya, ternyata calon kita itu poligami, istrinya empat, selama ini tidak tuntas dalam menjalankan amanah. Dibuka saja. Kan nanti bisa diproses hukum untuk membuktikannya. Biar masyarakat yang menilai," kata Usep.
"Juga misalnya soal korupsi, laporkan saja."
"Kalau ada fakta, kenapa disembunyikan. Agar masyarakat tidak beli kucing dalam karung."
Bagaimana cara menghadapi black campaign dan negative campaign, Usep menjabarkan beberapa hal.
Menurut Usep, kalau kandidat menjadi korban black campaign, selesaikan masalah lewat lembaga penyelenggara pemilu. "Laporkan saja. Jelaskan bahwa dia dirugikan informasi, bahwa informaisnya tidak ada data dan fakta. Hoax."
"Sedangkan kalau kena negative campaign, ya mereka jangan lakukan itu."
Dalam negative campaign, menurut Usep, yang kadang dilematis adalah ketika kasusnya baru sampai tahap pelaporan, publik sudah menghakimi kandidat sebagai orang bersalah. Makanya, untuk menghindari itu, Usep bilang janganlah kandidat-kandidat itu melakukan hal-hal yang buruk.
"Yang diinginkan oleh kita ini kan pemimpin yang minim kesalahan, track record bagus. Nah kalau tidak dibuka data faktanya, (kalau ternyata kandidat tidak bersih) itu akhirnya orang ketipu, kan."
Menurut Usep sudah menjadi resiko ketika seseorang masuk ke dalam dunia politik, terkadang diserang isu tak sedap.
Medsos
Usep mengatakan media sosial rawan dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Dia mengatakan hal itu harus dicegah.
"Masyarakat harus kritis, kemudian harus ada antisipasi, selain penindakan untuk membuat efek jera."
"Masyarakat pemilih harus melek politik. Harus tercerahkan. Baca dari media mainstream. Tapi kalau misalnya dapat info yang sumber nggak jelas, jangan langsung dipercaya."
Usep juga menyoroti bagaimana cara lembaga badan pengawas pemilu menangani laporan black campaign di era internet yang menurutnya belum tegas.
Usep juga menyoroti laporan-laporan kasus yang hanya sampai pada penyebaran informasi, belum prosesnya tidak tuntas.
"Kalau mau diproses secara hukum. Tapi kan selama ini dimunculkan saja, tapi tidak diproses. Jadi kan merugikan dua duanya. Juga masyarakat. Bisa jadikan sesungguhnya orangnya (calon) baik, tapi tidak terklarifikasi."
Komentar
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter