Direktur Populi Center Usep S. Achyar [suara.com/Dian Rosmala]
Analis politik dari lembaga Populi Center Usep S. Achyar memprediksi black campaign dan negative campaign akan marak terjadi pada tahun ini dan tahun depan. Tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik.
"Apalagi kan media sosial ini kadang juga membantu menjadi sarananya," kata Usep kepada Suara.com, Jumat (5/1/2017).
"Yang jelas, banyak dicari cara untuk untuk jatuhkan lawan."
Black campaign yaitu penyebaran desas desus tentang lawan politik tanpa disertai data dan fakta. Sedangkan negative campaign penyebaran pesan dengan disertai data dan fakta untuk kepentingan menyerang lawan.
Black campaign sama artinya dengan penyebaran hoax. Menurut Usep aksi ini yang dilarang.
Kalau negative campaign, kata Usep, dibolehkan asalkan dilakukan lewat mekanisme. Lapor ke pihak berwajib agar kasusnya diproses, misalnya. Hal ini dibolehkan, mengingat calon pemilih perlu tahu tentang kandidat yang maju ke bursa pemilu.
"Apalagi kan media sosial ini kadang juga membantu menjadi sarananya," kata Usep kepada Suara.com, Jumat (5/1/2017).
"Yang jelas, banyak dicari cara untuk untuk jatuhkan lawan."
Black campaign yaitu penyebaran desas desus tentang lawan politik tanpa disertai data dan fakta. Sedangkan negative campaign penyebaran pesan dengan disertai data dan fakta untuk kepentingan menyerang lawan.
Black campaign sama artinya dengan penyebaran hoax. Menurut Usep aksi ini yang dilarang.
Kalau negative campaign, kata Usep, dibolehkan asalkan dilakukan lewat mekanisme. Lapor ke pihak berwajib agar kasusnya diproses, misalnya. Hal ini dibolehkan, mengingat calon pemilih perlu tahu tentang kandidat yang maju ke bursa pemilu.
"Misalnya, ternyata calon kita itu poligami, istrinya empat, selama ini tidak tuntas dalam menjalankan amanah. Dibuka saja. Kan nanti bisa diproses hukum untuk membuktikannya. Biar masyarakat yang menilai," kata Usep.
"Juga misalnya soal korupsi, laporkan saja."
"Kalau ada fakta, kenapa disembunyikan. Agar masyarakat tidak beli kucing dalam karung."
Bagaimana cara menghadapi black campaign dan negative campaign, Usep menjabarkan beberapa hal.
Menurut Usep, kalau kandidat menjadi korban black campaign, selesaikan masalah lewat lembaga penyelenggara pemilu. "Laporkan saja. Jelaskan bahwa dia dirugikan informasi, bahwa informaisnya tidak ada data dan fakta. Hoax."
"Sedangkan kalau kena negative campaign, ya mereka jangan lakukan itu."
Dalam negative campaign, menurut Usep, yang kadang dilematis adalah ketika kasusnya baru sampai tahap pelaporan, publik sudah menghakimi kandidat sebagai orang bersalah. Makanya, untuk menghindari itu, Usep bilang janganlah kandidat-kandidat itu melakukan hal-hal yang buruk.
"Yang diinginkan oleh kita ini kan pemimpin yang minim kesalahan, track record bagus. Nah kalau tidak dibuka data faktanya, (kalau ternyata kandidat tidak bersih) itu akhirnya orang ketipu, kan."
Menurut Usep sudah menjadi resiko ketika seseorang masuk ke dalam dunia politik, terkadang diserang isu tak sedap.
Medsos
Usep mengatakan media sosial rawan dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Dia mengatakan hal itu harus dicegah.
"Masyarakat harus kritis, kemudian harus ada antisipasi, selain penindakan untuk membuat efek jera."
"Masyarakat pemilih harus melek politik. Harus tercerahkan. Baca dari media mainstream. Tapi kalau misalnya dapat info yang sumber nggak jelas, jangan langsung dipercaya."
Usep juga menyoroti bagaimana cara lembaga badan pengawas pemilu menangani laporan black campaign di era internet yang menurutnya belum tegas.
Usep juga menyoroti laporan-laporan kasus yang hanya sampai pada penyebaran informasi, belum prosesnya tidak tuntas.
"Kalau mau diproses secara hukum. Tapi kan selama ini dimunculkan saja, tapi tidak diproses. Jadi kan merugikan dua duanya. Juga masyarakat. Bisa jadikan sesungguhnya orangnya (calon) baik, tapi tidak terklarifikasi."
Komentar
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka