Direktur Populi Center Usep S. Achyar [suara.com/Dian Rosmala]
Analis politik dari lembaga Populi Center Usep S. Achyar memprediksi black campaign dan negative campaign akan marak terjadi pada tahun ini dan tahun depan. Tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik.
"Apalagi kan media sosial ini kadang juga membantu menjadi sarananya," kata Usep kepada Suara.com, Jumat (5/1/2017).
"Yang jelas, banyak dicari cara untuk untuk jatuhkan lawan."
Black campaign yaitu penyebaran desas desus tentang lawan politik tanpa disertai data dan fakta. Sedangkan negative campaign penyebaran pesan dengan disertai data dan fakta untuk kepentingan menyerang lawan.
Black campaign sama artinya dengan penyebaran hoax. Menurut Usep aksi ini yang dilarang.
Kalau negative campaign, kata Usep, dibolehkan asalkan dilakukan lewat mekanisme. Lapor ke pihak berwajib agar kasusnya diproses, misalnya. Hal ini dibolehkan, mengingat calon pemilih perlu tahu tentang kandidat yang maju ke bursa pemilu.
"Apalagi kan media sosial ini kadang juga membantu menjadi sarananya," kata Usep kepada Suara.com, Jumat (5/1/2017).
"Yang jelas, banyak dicari cara untuk untuk jatuhkan lawan."
Black campaign yaitu penyebaran desas desus tentang lawan politik tanpa disertai data dan fakta. Sedangkan negative campaign penyebaran pesan dengan disertai data dan fakta untuk kepentingan menyerang lawan.
Black campaign sama artinya dengan penyebaran hoax. Menurut Usep aksi ini yang dilarang.
Kalau negative campaign, kata Usep, dibolehkan asalkan dilakukan lewat mekanisme. Lapor ke pihak berwajib agar kasusnya diproses, misalnya. Hal ini dibolehkan, mengingat calon pemilih perlu tahu tentang kandidat yang maju ke bursa pemilu.
"Misalnya, ternyata calon kita itu poligami, istrinya empat, selama ini tidak tuntas dalam menjalankan amanah. Dibuka saja. Kan nanti bisa diproses hukum untuk membuktikannya. Biar masyarakat yang menilai," kata Usep.
"Juga misalnya soal korupsi, laporkan saja."
"Kalau ada fakta, kenapa disembunyikan. Agar masyarakat tidak beli kucing dalam karung."
Bagaimana cara menghadapi black campaign dan negative campaign, Usep menjabarkan beberapa hal.
Menurut Usep, kalau kandidat menjadi korban black campaign, selesaikan masalah lewat lembaga penyelenggara pemilu. "Laporkan saja. Jelaskan bahwa dia dirugikan informasi, bahwa informaisnya tidak ada data dan fakta. Hoax."
"Sedangkan kalau kena negative campaign, ya mereka jangan lakukan itu."
Dalam negative campaign, menurut Usep, yang kadang dilematis adalah ketika kasusnya baru sampai tahap pelaporan, publik sudah menghakimi kandidat sebagai orang bersalah. Makanya, untuk menghindari itu, Usep bilang janganlah kandidat-kandidat itu melakukan hal-hal yang buruk.
"Yang diinginkan oleh kita ini kan pemimpin yang minim kesalahan, track record bagus. Nah kalau tidak dibuka data faktanya, (kalau ternyata kandidat tidak bersih) itu akhirnya orang ketipu, kan."
Menurut Usep sudah menjadi resiko ketika seseorang masuk ke dalam dunia politik, terkadang diserang isu tak sedap.
Medsos
Usep mengatakan media sosial rawan dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Dia mengatakan hal itu harus dicegah.
"Masyarakat harus kritis, kemudian harus ada antisipasi, selain penindakan untuk membuat efek jera."
"Masyarakat pemilih harus melek politik. Harus tercerahkan. Baca dari media mainstream. Tapi kalau misalnya dapat info yang sumber nggak jelas, jangan langsung dipercaya."
Usep juga menyoroti bagaimana cara lembaga badan pengawas pemilu menangani laporan black campaign di era internet yang menurutnya belum tegas.
Usep juga menyoroti laporan-laporan kasus yang hanya sampai pada penyebaran informasi, belum prosesnya tidak tuntas.
"Kalau mau diproses secara hukum. Tapi kan selama ini dimunculkan saja, tapi tidak diproses. Jadi kan merugikan dua duanya. Juga masyarakat. Bisa jadikan sesungguhnya orangnya (calon) baik, tapi tidak terklarifikasi."
Komentar
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029
-
Tragis! 5 Fakta Kasus KDRT Suami Bakar Istri di Padang Lawas Utara, Korban Disiram 1,5 Liter Bensin
-
Wali Kota Semarang Dorong UMKM Lokal Naik Kelas Lewat Produk Craft
-
6 Fakta Penemuan Ribuan Potongan Uang di Bekasi: Dari Lahan Milik Warga hingga Penelusuran BI
-
Respons Cepat Kemensos, Bantuan dan Dapur Umum Disiapkan untuk Korban Bencana di Tegal
-
Untar Hormati Keputusan Keluarga Lexi Valleno Havlenda, Tegaskan Komitmen Penyelesaian
-
Polisi Ungkap Pola Pelaku Tawuran di Jakarta: Saling Tantang di Medsos hingga Konsumsi Obat Keras
-
Fakta Baru! Siswa SMP Pelaku Molotov di Kalbar Satu Komunitas dengan Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
-
Berkaca dari Ledakan SMAN 72 dan Molotov Kalbar, Pengamat: Monster Sesungguhnya Bukan Siswa
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?