Diduga Pesan Kamar Sebelum Novanto Kecelakaan, Ini Kata Fredrich

Suara.com - Fredrich Yunadi bantah dugaan telah memesan satu lantai kamar VIP di Rumah Sakit Medika Permata Hijau sebelum terdakwa Setya Novanto mengalami kecelakaan mobil.

"Nggak ada. Bohong semua," kata Fredrich di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).

Mantan pengacara Novanto ini telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa selama 10 jam seusai penangkapannya pada, Jumat (12/1/2018).

Fredrich ditahan lantaran diduga telah menghalang-halangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Ketua DPR nonaktif tersebut.

Fredrich menuturkan, dugaan terhadap dirinya merupakan rekayasa dan ingin memusnahkan profesi advokat.

"Buktikan. Iya kan itu permainan, nggak ada itu sesuatu hal rangkaian. Itu namanya skenario (KPK) ingin membumihanguskan (saya)," ujar Fredrich.

Fredrich juga mempertanyakan keputusan KPK menangkap dirinya lantaran baru pemanggilan pertama. Seharusnya, kata dia, penangkapan dilakukan setelah dua kali panggilan.

"Yang jelas satu sekarang ya, saya memenuhi surat panggilan baru pertama kali. Tetapi dalam hal ini, baru di dalam hal ini, saya jam 08.00 (Jumat pukul 20.00 WIB malam--red) sudah datang untuk jemput paksa, belum sampai 24 jam (sudah ditahan)," ucap Fredrich.

"Penangkapan itu nggak bisa dilakukan, harus setelah dua kali panggilan. Ini satu kali panggilan saja belum selesai," sambungnya.

Baca Juga: Fredrich: Saya Dibumihanguskan KPK

Sebelumnya, pada Jumat (12/1/2018) malam, KPK sudah menahan Bimanesh Sutarjo di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama.

^{Foto: Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1). [Suara.com/Oke Atmaja]}

Bimanesh ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan e-KTP.

Bimanesh diduga bekerja sama dengan Fredrich untuk menghalang-halangi pemeriksaan terhadap Novanto.

Fredrich dan Bimanesh oleh KPK disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi. Jika terbukti keduanya dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.