Rappler, Media Kritis Filipina Dibredel Presiden Rodrigo Duterte

Menolak Pembungkaman

Serikat Nasional Jurnalis Filipina (NUJP) dan Asosiasi Koresponden Asing Filipina (FOCAP) mengecam keputusan SEC yang mencabut sertifikat perusahaan Rappler, sehingga laman berita itu dipaksa tutup.

"NUJP menyatakan dukungan penuh kepada Rappler dan semua media independen lainnya. Pemerintah Filipina telah mengancam kebebasan pers. Kami menyerukan seluruh jurnalis Filipina untuk bersatu dan menolak setiap usaha pembungkaman," demikian pernyataan resmi NUJP.

NUJP menilai, keputusan SEC itu hanya salah satu dari sekian banyak ancaman yang ditebar Presiden Duterte terhadap media-media massa kritis.

"Itu hanyalah salah satu dari banyak ancaman yang telah dilakukan Duterte terhadap media yang mengkritik dia dan pemerintahannya. Sebelum Rappler, Duterte juga mengancam tak memberikan izin baru terhadap Philippine Daily Inquirer dan jaringan siaran ABS-CBN," tambahnya.

Sementara FOCAP mengungkapkan "keprihatinan mendalam" atas keputusan tersebut. Menurut mereka, keputusan itu sama artinya dengan "membunuh situs berita online" dan sebuah "serangan terhadap demokrasi."

"Ini mengirimkan efek mengerikan kepada organisasi media di negara ini. Jurnalis harus bisa bekerja mandiri di lingkungan yang bebas dari intimidasi dan pelecehan," kata kelompok tersebut.

"Serangan terhadap wartawan adalah serangan terhadap demokrasi," FOCAP menambahkan.

Untuk memberikan solidaritas terhadap Rappler, sila kunjungi laman ini

Baca Juga: Selasar BEI Ambrol, Polisi: Aneh, Tapi Nyata