Suara.com - Wali Kota Bogor Bima Arya tak mengkhawatirkan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Jambu Dua tak akan mengganggu langkahnya dalam Pilkada 2018.
Pada kontestasi politik itu, Bima Arya berpasangan dengan mantan Direktur Pembinaan Jaringan, Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK Dedie A Rachim.
"Insya Allah tidak," kata Bima seusai menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018).
Untuk diketahui, Bima Arya dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif Hidayat diduga terseret kasus tersebut.
Kasus itu telah menjerat mantan KepalaDinas UMKM Kota Bogor Hidayat Yudha Priatna, mantan Camat Bogor Barat Irwan Gumilar, dan Ketua Tim Aprasial Roni Nasrun.
Bima dan Ade masuk dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
Keduanya disebut sebagai pleger (yang melakukan) tindak pidana korupsi, terkait pengadaan lahan Jambu Dua, yang diperuntukan bagi lahan pedagang kaki lima.
Pihak Kejaksaan Negeri Bogor sebelumnya telah memastikan tak akan 'masuk angin' dalam menangani dan mengembangkan kasus tersebut.
Baca Juga: Pemain Timnas U-23 Alami Perkembangan Pesat
Apalagi ada sejumlah pihak yang disebut terlibat, termasuk diduga Bima Arya dan Ade. Pihak Kejari Bogor bahkan tengah membidik tersangka baru lainnya.
Meski disebut dalam pusaran kasus korupsi itu, Dedi menyebut dirinya akan mengedepankan upaya pemberantasan korupsi jika kelak terpilih.
Dia menegaskan tak pernah memberikan mahar politik ke partai politik pendukung dia dalam Pilkada serentak 2018.
"Alhamdulillah kami tidak sepeser pun mengeluarkan mahar politik. Karena komitmen kami dan partai pendukung sama. Mereka menerima Kang Dedie sebagai pasangan saya yang tujuannya untuk mewujudkan birokrasi yang mengabdi dan melayani. Kami ingin wujudkan pemerintahan yang bersih, uang rakyat harus kembali ke rakyat," katanya.
Bima meyakini pengalaman Dedie selama berdinas di lembaga antikorupsi dapat mewujudkan pemerintahan yang jauh dari praktik rasywah.
Bima dan Dedie mendatangi kantor KPK untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu