Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bambu Apus, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo, belum mau mengakui Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum DPP Partai Hanura yang sah.
Kondisi ini berbeda dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto yang menyatakan ketua umum Hanura hingga saat ini masih dijabat OSO, usai memediasi kedua kubu di Hotel The Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).
"Saya kira begini ya, kita kan baru menyiapkan tim negosiasi yang malam ini mulai bekerja. Mudah-mudahan setelah disiapkan tim itu, poin apa saja nanti yang akan kita negosiasikan, serta kesepakatan-kesepakan apa," kata Daryatmo usai mediasi.
Menurut Daryatmo, mediasi yang difasilitasi Wiranto hari ini, baru menghasilkan kesepakatan damai. Tapi, belum ada kesepakatan kubu mana mengakui kubu mana.
Daryatmo mengatakan, masih akan menunggu hasil negosiasi yang akan dilakukan oleh tim yang dibentuk melalui pertemuan dengan Wiranto.
"Saya sebagai ketua umum hasil Munaslub masih menunggu besok. Sudah ada kesepakatan damai, tapi nanti ada poin-poin," ujar Daryatmo.
"Secara umum sudah disepakati kita islah. Kita sedang menuju islah untuk kepentingan yang lebih besar buat partai," Daryatmo menambahkan.
Sebelumnya, Wiranto menyatakan tidak ada lagi masalah pada Partai Hanura. Wiranto menegaskan ketua umum Hanura saat ini masih dijabat oleh Oesman Sapta Odang.
"Sudah selesai. Ketum Pak Oesman Sapta," kata Wiranto.
Wiranto mengakui di Partai Hanura terjadi masalah yang pelik. Namun bagi dia masalah tersebut bukan berarti tak dapat diselesaikan.
"Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Partai lain juga begitu. Kita ada masalah memang kita akui, tapi bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan," tuturnya.
Baca Juga: Terima Kunjungan Menhan AS, Ini yang Dibahas Jokowi
Foto: Wiranto kumpulkan Oesman Sapta Odang dan Daryatmo [suara.com/Dian Rosmala]
Pertemuan pada hari ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi Hanura.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan, apabila masalah internal Hanura tidak dapat diselesaikan, maka eksistensi partai yang didirikannya dapat terancam.
"Kalau masalah ini tidak diselesaikan maka ini akan sangat mengganggu eksistensi partai, akan mengganggu proses verifikasi (parpol di KPU). Dan itu juga akan mengganggu pemilu yang akan datang," ujar Wiranto yang juga menjabat ketua umum PP PBSI.
Kesepakatan antara dua belah pihak yaitu dibentuknya tim khusus yang bertugas untuk menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada. Wiranto tidak ingin antara dua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain.
"Malam hari ini kita susun saja satu tim khusus untuk menginventarisasi masalah apa yang ada dan kita juga sepakat kemudian diselesaikan ini dengan baik-baik," kata dia.
Wiranto juga berharap agar DPD dan DPC di daerah untuk tenang, serta tetap konsentrasi pada persiapan verifikasi partai.
"Dengan demikian, tentu diharapkan masalah Partai Hanura ini dapat diselesaikan secara internal. Bukan kita lemparkan ke publik. karena bukan masalah publik," pungkas Wiranto.
Berita Terkait
-
Desentralisasi Pembinaan: PBSI Luncurkan Pelatnas Wilayah
-
PBSI Siapkan Transformasi Besar: Sistem Pembinaan Kini Berbasis Data dan Bukti Lapangan
-
Evaluasi Ketat, Enam Pebulu Tangkis Indonesia Terdegradasi dari Pelatnas
-
Rinov, Yere, Pitha, dan Lisa Putuskan Keluar Pelatnas, Ini Respons Eng Hian
-
PBSI Berambisi Kembalikan Indonesia Open Jadi Turnamen Bulutangkis Terbaik Dunia
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan