Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bambu Apus, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo, belum mau mengakui Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum DPP Partai Hanura yang sah.
Kondisi ini berbeda dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto yang menyatakan ketua umum Hanura hingga saat ini masih dijabat OSO, usai memediasi kedua kubu di Hotel The Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).
"Saya kira begini ya, kita kan baru menyiapkan tim negosiasi yang malam ini mulai bekerja. Mudah-mudahan setelah disiapkan tim itu, poin apa saja nanti yang akan kita negosiasikan, serta kesepakatan-kesepakan apa," kata Daryatmo usai mediasi.
Menurut Daryatmo, mediasi yang difasilitasi Wiranto hari ini, baru menghasilkan kesepakatan damai. Tapi, belum ada kesepakatan kubu mana mengakui kubu mana.
Daryatmo mengatakan, masih akan menunggu hasil negosiasi yang akan dilakukan oleh tim yang dibentuk melalui pertemuan dengan Wiranto.
"Saya sebagai ketua umum hasil Munaslub masih menunggu besok. Sudah ada kesepakatan damai, tapi nanti ada poin-poin," ujar Daryatmo.
"Secara umum sudah disepakati kita islah. Kita sedang menuju islah untuk kepentingan yang lebih besar buat partai," Daryatmo menambahkan.
Sebelumnya, Wiranto menyatakan tidak ada lagi masalah pada Partai Hanura. Wiranto menegaskan ketua umum Hanura saat ini masih dijabat oleh Oesman Sapta Odang.
"Sudah selesai. Ketum Pak Oesman Sapta," kata Wiranto.
Wiranto mengakui di Partai Hanura terjadi masalah yang pelik. Namun bagi dia masalah tersebut bukan berarti tak dapat diselesaikan.
"Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Partai lain juga begitu. Kita ada masalah memang kita akui, tapi bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan," tuturnya.
Baca Juga: Terima Kunjungan Menhan AS, Ini yang Dibahas Jokowi
Foto: Wiranto kumpulkan Oesman Sapta Odang dan Daryatmo [suara.com/Dian Rosmala]
Pertemuan pada hari ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi Hanura.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan, apabila masalah internal Hanura tidak dapat diselesaikan, maka eksistensi partai yang didirikannya dapat terancam.
"Kalau masalah ini tidak diselesaikan maka ini akan sangat mengganggu eksistensi partai, akan mengganggu proses verifikasi (parpol di KPU). Dan itu juga akan mengganggu pemilu yang akan datang," ujar Wiranto yang juga menjabat ketua umum PP PBSI.
Kesepakatan antara dua belah pihak yaitu dibentuknya tim khusus yang bertugas untuk menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada. Wiranto tidak ingin antara dua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain.
"Malam hari ini kita susun saja satu tim khusus untuk menginventarisasi masalah apa yang ada dan kita juga sepakat kemudian diselesaikan ini dengan baik-baik," kata dia.
Wiranto juga berharap agar DPD dan DPC di daerah untuk tenang, serta tetap konsentrasi pada persiapan verifikasi partai.
"Dengan demikian, tentu diharapkan masalah Partai Hanura ini dapat diselesaikan secara internal. Bukan kita lemparkan ke publik. karena bukan masalah publik," pungkas Wiranto.
Berita Terkait
-
Babak Baru Kasus Ridwan Kamil Vs Lisa Mariana: Bareskrim Siapkan Mediasi
-
Gregoria Mariska Batal Partisipasi di Dua Ajang Bergengsi, PBSI Buka Suara
-
Superliga Junior 2025: Aksi Atlet Muda Dunia Perebutkan Piala Legenda Bulutangkis Indonesia
-
Duo Mainaky Evaluasi Anak Didik Jelang China Masters 2025
-
Daftar Lengkap Wakil Indonesia di China Masters 2025, Gregoria Mariska Absen
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO