Yudi Latif [suara.com/Dian Rosmala]
Pancasila sebagai poros solidaritas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk mendapatkan tantangan dari politik identitas. Terutama di tahun politik, seperti sekarang.
Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengatakan politik identitas sebenarnya tergantung pada elit partai. Selama mereka bisa menahan diri untuk tidak memanfaatkan identitas sebagai strategi politik, masyarakat tak akan terprovokasi.
"Sebenarnya titik krusialnya sangat tergantung pada sikap elitnya. Jadi kalau masyarakat banyak, biasanya sangat tergantung pada bagaimana perilaku dari elit politiknya," kata Yudi di DPR, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Untuk memperkuat Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa, UKP PIP akan berdialog dengan elit partai.
"Bahkan sebelumnya UKP itu ingin keliling mengunjungi berbagai ketua ketua partai politik juga. Meskipun ide ini tak selalu mudah dieksekusi, karena positioning dimana UKP PIP berada sendiri, jadi seringkali hal-hal seperti ini trust building perlu," tutur Yudi.
Kepentingan UKP PIP untuk menjaga persatuan bangsa sebagaimana terkandung dalam semangat Pancasila.
"UKP ini kepentingannya ideologi nasional. Tidak ada kepentingan jangka pendek, kadang-kadang prasangka seperti itu kan masih harus kita perjuangkan juga supaya trust building," kata Yudi.
"Nah mestinya kalau elitnya bisa cukup menahan diri, biasanya seheboh apapun rakyat biasanya jauh akan lebih terkendali," Yudi menambahkan.
Ancaman konflik
Di tempat terpisah, Ketua Forum Silaturahmi Anak Bangsa Suryo Susilo mengatakan pemilu dibayangi konflik.
“Jadi kita melihat situasi pilkada dan pilpres sekarang ini sangat rawan memiliki konflik, ancaman tersebut saya nilai paling besar datang dari Isu SARA dan HAM,” ujar Suryo di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.
Suryo siap menjadi mitra pemerintah untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bangsa.
Suryo memimpin rombongan FSAB yang terdiri dari Catherine (putri pahlawan revolusi DI Panjaitan), Poppy Anasari (putri Murad Aidit, adik DN Aidit), Martinus Johan Mosi (keturunan Tionghoa, korban kerusuhan Mei ’98).
Suryo mengatakan mereka kini akrab. Padahal, mereka memiliki alasan yang kuat untuk saling membenci dan membalas dendam, namun itu tidak dilakukan.
“Kegiatan silaturahmi dan dialog yang berkali-kali, mereka sepakat untuk berhenti mewariskan konflik, dan tidak membuat konflik baru, dengan bergabung di FSAB,” katanya. (Lili Handayani)
Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif mengatakan politik identitas sebenarnya tergantung pada elit partai. Selama mereka bisa menahan diri untuk tidak memanfaatkan identitas sebagai strategi politik, masyarakat tak akan terprovokasi.
"Sebenarnya titik krusialnya sangat tergantung pada sikap elitnya. Jadi kalau masyarakat banyak, biasanya sangat tergantung pada bagaimana perilaku dari elit politiknya," kata Yudi di DPR, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Untuk memperkuat Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa, UKP PIP akan berdialog dengan elit partai.
"Bahkan sebelumnya UKP itu ingin keliling mengunjungi berbagai ketua ketua partai politik juga. Meskipun ide ini tak selalu mudah dieksekusi, karena positioning dimana UKP PIP berada sendiri, jadi seringkali hal-hal seperti ini trust building perlu," tutur Yudi.
Kepentingan UKP PIP untuk menjaga persatuan bangsa sebagaimana terkandung dalam semangat Pancasila.
"UKP ini kepentingannya ideologi nasional. Tidak ada kepentingan jangka pendek, kadang-kadang prasangka seperti itu kan masih harus kita perjuangkan juga supaya trust building," kata Yudi.
"Nah mestinya kalau elitnya bisa cukup menahan diri, biasanya seheboh apapun rakyat biasanya jauh akan lebih terkendali," Yudi menambahkan.
Ancaman konflik
Di tempat terpisah, Ketua Forum Silaturahmi Anak Bangsa Suryo Susilo mengatakan pemilu dibayangi konflik.
“Jadi kita melihat situasi pilkada dan pilpres sekarang ini sangat rawan memiliki konflik, ancaman tersebut saya nilai paling besar datang dari Isu SARA dan HAM,” ujar Suryo di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.
Suryo siap menjadi mitra pemerintah untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bangsa.
Suryo memimpin rombongan FSAB yang terdiri dari Catherine (putri pahlawan revolusi DI Panjaitan), Poppy Anasari (putri Murad Aidit, adik DN Aidit), Martinus Johan Mosi (keturunan Tionghoa, korban kerusuhan Mei ’98).
Suryo mengatakan mereka kini akrab. Padahal, mereka memiliki alasan yang kuat untuk saling membenci dan membalas dendam, namun itu tidak dilakukan.
“Kegiatan silaturahmi dan dialog yang berkali-kali, mereka sepakat untuk berhenti mewariskan konflik, dan tidak membuat konflik baru, dengan bergabung di FSAB,” katanya. (Lili Handayani)
Komentar
Berita Terkait
-
Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta