Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut mekanisme verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud kontrol terhadap keberadaan partai politik agar tertib administrasi.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada KPU dan Bawaslu, karena mekanisme verifikasi semacam kontrol kepada kami. Jadi kami tertib administrasi, tertib organisasi," kata Prabowo Subianto di kantor DPP Gerindra, Jakarta, hari ini.
Prabowo berharap verifikasi faktual dapat berjalan lancar. Ia akan menantikan hasil keputusan KPU terkait hasil verifikasi faktual Februari mendatang.
Pada Senin, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap tujuh partai politik yakni Gerindra Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PKS, PPP, dan PKPI.
Sedangkan Minggu (28/1/2018), KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap PBB, Hanura, Nasdem, Demokrat, dan PAN.
Tiga aspek yang dijadikan tolok ukur verifikasi tingkat pusat yakni pengurus inti, keterwakilan perempuan minimum 30 persen serta domisili kantor.
Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta penyelenggara pemilu bersikap netral. Megawati punya pengalaman buruk di era Orde Baru dan dia berharap tak terulang lagi.
"Saya mau cerita sedikit pengalaman kami baik dari sejak Lembaga Pemilihan Umum sampai KPU. Tentunya yang tidak pernah berubah adalah asas pemilu itu, rahasia umum, langsung, jujur, dan adil. Unsur pemerintah harus berdiri tegak terhadap asas tersebut," kata Megawati ketika memberikan sambutan dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dulu ketika masih Lembaga Pemilihan Umum, persoalan yang dialami PDI Perjuangan jauh lebih sulit dibandingkan partai lain.
"Kami beberapakali tentu mengalami kendala-kendala. Dari yang namanya jajaran KPU maupun Bawaslu, Panwaslu melakukan evaluasi perbaikan - perbaikan, kendala yang kami alami, mohon maaf, masih tidak netral. Padahal dari asas yang kami sebutkan, untuk melaksanakan demokrasi yang baik. KPU, Bawaslu, Panwaslu harus menyikapi dengan sikap dasar tadi," ujar Megawati.
Megawati berharap KPU memberikan warna baru dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti penerapan e-voting sebagaimana yang sudah diterapkan di India. Indonesia sekarang ini masih pakai kotak suara, padahal jumlah penduduknya banyak.
"Terkait kotak suara, coba kita lihat di India, bukan memakai kotak suara yang sekarang kita punya bertahun - tahun," ujar Megawati.
Meski begitu, Megawati tetap mengapresiasi kinerja KPU yang sudah berhasil menyelenggarakan pemilu secara serentak.
"Saya sampaikan semoga kita bisa bekerjasama dengan baik. Terutama di lapangan," ujar Megawati. [Antara]
Berita Terkait
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
Sosok dan Rekam Jejak Angga Raka Prabowo yang Punya 2 Jabatan: Kepala BKP & Wamen Komdigi
-
Suara Live: Evaluasi Kinerja? Prabowo Copot 4 Pejabat, Sinyal Perubahan Besar di Kabinet Merah Putih
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Erick Thohir: Saya Tidak Tahu!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
-
Jejak Hitam Zarof Ricar: Kejagung Sita Harta Karun Rp35 M, Tanah Korupsi Disamarkan Atas Nama Anak
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat
-
Wamenkum Peringatkan DPR: Semua Tahanan Bisa Bebas Jika RUU KUHAP Tak Segera Disahkan
-
Ogah Batasi, Komdigi Klaim Tak Masalah Warga Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan...
-
Ancaman Serius dari DPR, Distributor Pupuk Subsidi Bermasalah Siap-siap Dicabut Izin!
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja