PDIP Tak Cawe-cawe Mendagri Tunjuk Jenderal Jadi Plt Gubernur

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak intervensi kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"PDI Perjuangan tidak pernah campur tangan orang perorang berkaitan dengan nama - nama pejabat," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Tjahjo merupakan menteri dari PDI Perjuangan. Hasto menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah tentu mengikuti mekanisme undang - undang.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kami yakini perintah menjalankan tugasnya sepenuhnya dengan ketentuan undang - undang," ujar Hasto.

"Sehingga semua kami sudah koordinasi dengan Pak Tjahjo Kumolo berkaitan dengan hal tersebut, yang harus dipikirkan adalah apapun namanya plt, pjs dan sebagainya harus dapat menjalankan tugas sebaik baiknya," Hasto menambahkan.

 

Polikus PDI Perjuangan yang kini jadi bakal calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat menambahkan darimanapun asal penjabat pelaksana tugas gubernur, yang terpenting berlaku netral. 

"Makanya kita lihat apakah peraturan perundang-undangannya bermasalah atau tidak. Kita sedang mengkaji bisakah polisi aktif menjadi plt gubernur," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Bawaslu juga akan mengkaji korelasi antara pengangkatan perwira tinggi Polri menjadi pejabat sementara gubernur dengan tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pilkada.

Ketika diminta untuk berkomentar tentang korelasi tersebut, Fritz tak manjawab.

"Karena Bawaslu belum punya kajian maka belum ada statement, tanya Pak Mendagri kalau itu," kata Fritz. [Dian Rosmala]