Lembaga Survei Diingatkan Jaga Perdamaian di Pilkada 2018

Suara.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat Sunanto berharap lembaga-lembaga survei ikut menciptakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang damai di Indonesia. Karena itu dia meminta lembaga survei tetap menjaga integritas, independensi, dan objektifitasnya dalam melakukan dan mempublikasi hasil survei.

"Saya kira tiga elemen itu yang harus diperkuat oleh lembaga survei dan hasilnya semoga menjadi referensi publik dalam memilih," katanya di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018).

Integritas yang dimaksud Sunanto adalah agar survei yang dilakukan tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak lain. Sunanto ingin, hasil penelitian lembaga survei benar-benar sesuai dengan yang didapatkan di lapangan.

"Dengan survei yang ilmiah, yang menampilkan data-data yang telah disurveinya tanpa terpengaruh oleh kepentingan anasir politik untuk kemenangan seseorang," kata Sunanto.

Sementara terkait isu agama yang turut diteliti oleh lembaga survei, Sunanto tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk memberikan pengetahun bagi masyarakat.

"Sebagai kajian ilmiah nggak ada masalah sebenarnya, biar publik juga semakin belajar, ada polarisasi. Yang kita khawatirkan hasil survei itu untuk kepentingan politis, memunculkan isu Agama tapi untuk tujuan politis aja," katanya.

"Itu saya kira akan menambah isu-isu baru dan polarisasi masyarakat semakin kuat. Kalau sudah terpolarisasi maka gesekannnya akan semakin kuat dan besar. Dan mungkin saat ini nggak, tapi kalau ada pemicunya itu kemungkinan meledaknya bisa sangat luar biasa," kata Sunanto.

Sunanto mengatakan masih ada lembaga survei yang dalam melakukan survei tidak objektif. Dia menilai masih ada lembaga survei yang bertindak sebagai konsultan politik dari pihak yang berkepentingan.

"Saat ini saya melihat masih on the track ya, walaupun ada beberapa yang belum transparan, biar publik yang menilai. Tapi ada yang saya khawatirkan, ada lembaga survei yang nyambi, satu sebagai periset tapi satu sebagai konsultan politik, data surveinya dijadikan alat untuk konsultasi," katanya.

Baca Juga: PDIP: Bacalon PDIP di Pilkada Serentak Dilarang Main Isu SARA

"Itu yang saya kira, malah kemungkinan bias terhadap perilaku-perilaku politik karena pertanyaan-pertanyaan itu disusun untuk kepentingan politik, bukan disusun untuk memotret suatu realita," kata Sutanto.