Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. (suara.com/Yohana Yambise)
Baca 10 detik
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise mengatakan tawaran Presiden Joko Widodo untuk merelokasi warga Papua yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau pelayanan kesehatan perlu dikaji karena akan sulit pelaksanaannya.
"Karena budaya orang Papua kan cukup banyak, ada sekitar 200-an, hampir 300 budaya dan bahasa di sana dan punya adat yang cukup kuat sekali. Ini memang harus dikaji dulu sebelum dibuat menjadi suatu kebijakan untuk merelokasi. Biar ada kajian akademik dulu," kata menteri asal Papua itu di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Tawaran Presiden Jokowi terkait dengan kejadian luar biasa campak dan busung lapar di Kabupaten Asmat dan daerah sekitarnya.
"Mungkin perlu relokasi terbatas atau perlu infrastruktur khusus," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).
Tapi, tawaran itu ditolak para kepala daerah di Papua, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe.
Lukas menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin bisa dipindahkan.
"Karena budaya orang Papua kan cukup banyak, ada sekitar 200-an, hampir 300 budaya dan bahasa di sana dan punya adat yang cukup kuat sekali. Ini memang harus dikaji dulu sebelum dibuat menjadi suatu kebijakan untuk merelokasi. Biar ada kajian akademik dulu," kata menteri asal Papua itu di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Tawaran Presiden Jokowi terkait dengan kejadian luar biasa campak dan busung lapar di Kabupaten Asmat dan daerah sekitarnya.
"Mungkin perlu relokasi terbatas atau perlu infrastruktur khusus," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).
Tapi, tawaran itu ditolak para kepala daerah di Papua, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe.
Lukas menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin bisa dipindahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'