Suara.com - Rumah karaoke Happy Puppy memprotes pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta yang dicurigai menjadi tempat peredaran narkoba dan telah mendapatkan peringatan keras. Salah satu yang disebut yakni tempat karaoke Happy Puppy.
Hal ini membuat Manajemen tempat karaoke Happy Puppy kesal dengan statement tersebut. Oleh karena itu, lewat kuasa hukumnya, Sahat Sidabukke meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno segera mengklarifikasi pernyataannya.
"Kami bisnis karaoke keluarga sudah 25 tahun berdiri. Atas statement (pernyataan) ini merusak bisnis Happy Puppy. Konsumen jadi menurun, pada lari. Ini semua dari bulan Desember, ada suatu keresahan, ada beberapa komplain, katanya Happy Puppy narkoba. Menjual, mengedarkan narkoba," kata Sahat saat di temui di Happy Puppy Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.
"Efeknya sangat luar biasa. Jelas ini meresahkan dan merugikan. Sebagai perusahaan, klien kami sakit hati. Selain omzet turun, banyak investor yang mengurungkan niat untuk menanamkan modal di klien kami," tambahnya
Ditambahkan Sahat, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno itu keliru. Sebab, Happy Puppy diklaim selektif dalam rekrutmen karyawan. Salah satunya yakni harus bebas narkoba dan dilakukan cek urine secara periodik.
"Kita selalu memiliki banner-banner say no to drug. Jadi, hal-hal ini yang kami klarifikasi dalam konpres hari ini, meminta wakil gubernur klarifikasi. Karena, itu suatu statement yang salah," ujarnya.
Sahat menyebut Sandiaga terlalu dini membuat statemen tanpa mengklarifikasi kepada pihak terkait. Sandiaga, lanjut dia, hanya berpatokan dari informasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI di mana saat itu disebutkan sejumlah tempat hiburan menjadi tempat peredaran narkoba.
Pihaknya sudah memberikan surat kepada Sandiaga akhir Januari. Namun, hingga kini belum juga ada jawaban. Untuk itu Sahat mendesak Sandiaga segera melakukan klarifikasi untuk memulihkan citra Happy Puppy.
"Sebenarnya dari pihak klien saya, akhir Januari sudah mengirim surat ke Pak Sandi. Tetapi, belum ada jawaban dari Pak Sandi (hingga kini),kalau pun ini tidak ditanggapi juga, maka kami akan alihkan ini ke jalur hukum," katanya.
Sebelumnya, Sandiaga menyampaikan, selain Alexis dan Diskotek MG Internasional, ada sejumlah tempat hiburan malam lainnya yang bisa bernasib sama dengan kedua lokasi ini, jika terbukti melanggar aturan. Berdasarkan catatan Sandi, selama ini Pemprov DKI sudah cukup banyak menutup tempat hiburan malam dengan cara mencabut izin operasinya.
Berita Terkait
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Emiten Milik Sandiaga Uno SRTG Tekor Rp 2,43 Triliun di Kuartal III-2025
-
Pendidikan Widiyanti Putri vs Sandiaga Uno, Kinerja Jadi Menteri Pariwisata Dibandingkan
-
Indonesia Siap Unjuk Gigi di Medical Tourism, Sandiaga Uno: Terapkan 3P
-
Sandiaga Bahas Fenomena 'Rojali': Dulu Zaman Saya Rombongan jadi Beli, Bukan Rombongan Jarang Beli
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!