Mantan politisi Demokrat Nazarudin menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/2).
Baca 10 detik
"Yang mulia, anggaran multi years sudah diketok April 2010. Jadi surat itu sudah ada dari Menteri Keuangan,” kata Mekeng.
Nazaruddin pun kembali bersikukuh bahwa anggaran mutliyears yang suratnya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan pada Desember 2010.
Ia pun menyebut dirinya hadir dalam rapat Banggar.
"Mungkin pak Mekeng saja tak lihat. Yang mulia surat multiyears-nya itu baru ditandatangani Menteri Keuangan itu Desember 2010," ucap Nazaruddin.
Melihat keduanya saling membantah, Hakim meminta keduanya tak saling berargumen.
"Nanti selesai dulu beri keterangan, baru ditanggapi, jadi tidak saut sautan, kaya pasar saja ya," kata Hakim.
Komentar
Berita Terkait
-
Partai Golkar Dapat Nomor 4, Setnov: Hokinya Bagus
-
Nazaruddin Sebut Semua Pimpinan Fraksi DPR Terima Suap e-KTP
-
Saksi di Korupsi e-KTP, Setnov Sebut Nazaruddin Banyak Bohong
-
Kurir Setya Novanto Sering Diperintah Tukar Uang di Money Changer
-
Pengacara Ngotot Perbuatan Fredrich Yunadi Bukan Pidana Korupsi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu