Suara.com - Keberadaan media online dan media sosial (medsos) memiliki peran penting bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini disampaikan pengamat politik Universitas Ngurah Rai Denpasar Luh Riniti Rahayu.
"Saya amati keberadaan media online dan media sosial memiliki peran penting di era globalisasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sebab masyarakat sebagian besar memiliki telepon seluler," kata dia, Senin (26/2/2018).
Ia mengatakan dengan keberadaan telepon seluler tersebut memungkinkan sosialisasi atau kampanye menggunakan sarana tersebut, karena mudah dan bisa cepat diterima masyarakat.
"Jadi dengan cara kampanye lewat media online pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati memudahkan berkampanye. Tapi saya harapkan berkampanye seperti itu mematuhi aturan dan beretika, sebab banyak terjadi ada berita bohong (hoaks)," ujar mantan komisioner KPU Provinsi Bali itu.
Ia mengemukakan dalam medsos masyarakat juga harus berhati-hati membaca berita tersebut, karena dalam dunia politik kemungkinan kampanye hitam bisa terjadi.
Melalui medsos, katanya, setiap pendukung ingin mendapatkan simpati dari calon yang diusungnya.
"Oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat untuk berpikir kritis dan cermat dalam menyikapi berita-berita atau pesan yang diungguh lewat media sosial tersebut. Sebab dalam media sosial itu, siapa saja bisa membuat dan mengunggah postingan tanpa batas," ucapnya.
Begitu juga pengunggah berita atau informasi, kata dia, agar memperhatikan etika dan aturan mengeposkan berita atas setiap kejadian.
Jika mereka melanggar aturan atau menebar kebencian, katanya, bagi yang merasa dirugikan bisa melapor ke pihak kepolisian dengan ancaman jeratan undang-undang IT.
Baca Juga: PDIP Ungkap Alasan Umumkan Capres Melalui Medsos
"Maka berhati-hatilah jika menyampaikan pesan di media sosial, bagi masyarakat yang merasa dirugikan bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Oleh karena itu berkampanye harus mengikuti etika dan aturan," ujar perempuan yang juga pengiat lembaga swadaya masyarakat itu.
Riniti mengatakan keberadaan media online sebagai media berita pasti membuat berita sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Namun, ujarnya, tidak jarang ada juga media online membuat berita-berita provokatif.
Ia mengatakan masyarakat harus cermat membaca berita semacam itu, sehingga hajatan Pemilu dan Pilkada tidak ternoda.
"Masyarakat dituntut cermat dan cerdas dalam membaca berita-berita di medos maupun media berjaringan, karena banyak juga ada berita yang tendesius dan provokatif. Karena itu saya harapkan masyarakat harus mampu menjaga kedamaian. Begitu juga tim pemenangan dari pasangan calon juga harus mampu menjaga suasana kondusif," katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar