Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla, sang istri, 7 menteri Presiden Jokowi, dan banyak pejabat negara, ramai-ramai memberikan harta pribadinya untuk dilelang oleh irektorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Meski bertujuan filantropik, terdapat kritik terhadap aksi pelelangan yang bakal digelar pada Rabu (28/2) itu. Sebab, aksi tersebut mengingatkan pada gerakan ‘sumbang emas’ pada masa krisis moneter 1998 silam.
“Jadi ingat Mbak Tutut (Siti Hardiyanti Rukmana) saat krismon, yang mengimbau masyarakat sumbangkan emas dan perhiasan untuk selamatkan keuangan negara,” tutur anggota Ombudsman RI Alvin Lie dalam pernyataan tertulis kepada Suara.com, Senin (26/2/2018).
Alvin bukan tanpa alasan membandingkan aksi pelelangan JK dan anggota kabinet Jokowi dengan imbauan Tutut—yang ketika era krisis moneter (krismon) 1998 menjabat Menteri Sosial—agar warga menyumbangkan perhiasan emasnya kepada negara.
Menurutnya, pelelangan barang koleksi pribadi JK dan para menteri itu belum memunyai tujuan jelas.
“Hasil Lelang akan digunakan utk apa? Membiayai APBN? Sudah sedemikian parah kah keuangan negara? Karena dalam brosur pelelangannya tak dijelaskan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, karena pelelangan itu menggunakan jalur resmi Kementerian Keuangan, maka hasil lelang diasumsikan masuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dan bakal dipergunakan melalui mekanisme APBN.
Namun, sambungnya, pelelangan itu bakal menjadi masalah kalau ditujukan bukan untuk menghasilkan PNPB.
“Kalau bukan untuk menghasilkan PNPB, kenapa menggunakan jalur Kemenkeu? Itu berpotensi maladministrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Selain Film, Bluebell Juga Hadir Dalam Bentuk Novel
Alvin menjelaskan perbedaan pelelangan barnag-barang pribadi pejabat itu dengan pelelangan biasa. Dalam pelelangan biasa, membuka peluang bagi calon pembeli untuk menawar setinggi-tingginya di atas harga pasaran.
Sementara dalam konsep pelelangan yang dilakukan Kemenkeu tersebut, barang-barang yang ditawarkan melekat dengan status si pemilik sebagai pejabat negara.
”Lagi pula, hasil penjualan lelang kembali kepada pejabat pemilik barang. Patut diantisipasi calon pembeli menawar tinggi di atas harga pasar, karena punya pamrih terhadap pejabat pemilik barang. Dalam hal ini, sangat terbuka peluang gratifikasi,” terangnya.
Selain itu, Alvin juga mengkritik brosur yang dikeluarkan Direktorat Lelang DJKN tak memuat penjelasan peraturan dan tujuan pelelangan tersebut.
”Kalau untuk mempromosikan Hari Lelang Nasional, apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan? Tidak menyerempet maladministrasi dan gratifikasi? Lagi pula, sejak kapan ada Hari Lelang Nasional? Maaf, saya benar-benar baru hari ini tahu ada Hari Lelang Nasional,” tandasnya.
Lelang Kain hingga Sepatu
Dalam pelelangan yang dikritik Alvin tersebut, Wapres JK dan sang istri, Mufidah Kalla, bakal melelang 21 barang koleksi pribadi.
Berikut 21 barang pribadi JK dan Mufidah yang bakal dilelang:
- Kain Tenun Alor NTT milik Mufidah Kalla. Berwarna kuning kombinasi hitam dan bernilai milit Rp500 ribu.
- Selendang tenun khas Bali berwarna ungu, Rp500 ribu
- Sepasang sarung Makassar berwarna hijau bergaris perak dan merah. Dilelang seharga Rp500 ribu.
- Kain songket Sumatera Barat Henni Adli berbahan sutra, Rp2,1 juta.
- Kain tenun Bajawa NTT berwarna hitam-emas, Rp500 ribu.
- Kain batik tulis Pesisir berwarna hitam bercorak bunga, Rp500 ribu.
- Kain tenun NTT berwarna merah muda bercorak, Rp500 ribu
- Kain tenun Bali berwarna biru, Rp500 ribu
- Dua helai kain Sasarangan berwarna hitam kombinasi, Rp500 ribu.
- Kain Karawo Gorontalo Rp500 ribu
- Baju Muslim sutera berwarna merah bercorak bunga, Rp500 ribu
- Bahan bordir berwarna biru bermotif bunga-bunga, Rp500 ribu
- Baju sutear berwarna biru kombinasi putih, Rp500 ribu
- Baju kurung songket Sumbar berwarna cokelat kombinasi emas, Rp500 ribu
- Dasi merek Hugo Boss Rp500 ribu
- Dasi merek Hermes berwarna merah, Rp500 ribu
- Sepatu selop berhak tinggi 6 cm merek Etienne Aigner, Rp500 ribu
- Sepatu kulit pantovel merek Etienne Aigner, Rp500 ribu
- Sepatu kulit berhak tinggi 6cm merek Aerosoles, Rp500 ribu
- Sepatu merek JK Collection Rp500 ribu
- Sepatu kulit berhak tinggi merek Gucci Rp500 ribu.
Selain JK, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, dan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, juga ikut menjual barang pribadi.
Baju Kesayangan
Sri Mulyani dalam pelelangan tersebut bakal menjual satu baju batik tulis kesayangannya.
Baju batik ini sering dipakai Ani selama menjalani tugas sebagai 'pembantu' Jokowi.
Berita Terkait
-
Tiga Srikandi Jokowi Lelang Harta Pribadi, Sri Mulyani Jual Baju
-
21 Barang Pribadi JK yang Dilelang, Ada Sepatu Gucci Rp500 Ribu
-
JK dan 7 Menteri Jokowi Lelang Barang Koleksi Pribadi, Minat?
-
Total Kerugian Penyelundupan Lobster Sampai Ratusan Miliar
-
Sri Mulyani Ungkap Penyelundupan 71.982 Lobster di Bandara Soetta
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO