Suara.com - Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir mengaku belum pernah mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Sebab sejak mendekam di Lembaga Pemasyarakat Gunung Sindur, Bogor, Ba'asyir belum pernah meminta untuk diajukan grasi.
Hal itu dikatakan salah satu tim pengacara Abu Bakar Ba'asyir, Guntur Fattahilah.
"Kalau kami penasihat hukum, kami belum pernah memohon maupun kepada ustaz abu bakar sendiri belom pernah ngomong. Pembebasan yang dimaksud disini adalah grasi kan, ustaz belom ngomong, belom pernah ngomong," kata Guntur saat mendampingi pemeriksaan kesehatan Ba'asyir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo Kencana, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).
Sebelumnya ada dukungan dari tokoh agama dan politisi agar Ba'asyir bisa menjadi tahanan rumah atas kasus terorisme. Dia pun mengapreasi soal dukungan itu.
Namun, dia berharap agar pihak-pihak tertentu tak mengaitkan dukungan ke Ba'asyir sebagai komoditas politik jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
"Ulama, tokoh tokoh masyarakat atau agama atau politik yang memberikan dukungan kepada ustaz untuk menjadi tahanan rumah, kami apresiasi dan berterima kasih. Tapi karena ini masuk tahun politik nyerempet-nyerempet. Kami berharap dan minta tolong janganlah ustaz Abu Bakar Ba'asyir ini yang usia dijadikan komoditas politik," kata dia.
Sejauh ini permintaan Ba'asyir ke pemerintah hanya sebatas pemeriksaan kesehatan saja. Dia tidak minta dibebaskan.
"Nggak, Kami melihat demikian karena yang kami ajukan adalah permohonan untuk beliau kontrol lanjutan karena memang sudah terjadwal dari rumah sakit. Bukan pembebasan, tidak pernah ada bagi kami sebagai penasihat hukum maupun keluarga, bersurat untuk pembebasan ustaz itu nggak ada. Sampai saat ini yang kami ketahui demikian," kata Guntur.
Baca Juga: Berobat di Luar Penjara, Kaki Ba'asyir Bengkak dan Menghitam
Berita Terkait
-
Berobat di Luar Penjara, Kaki Ba'asyir Bengkak dan Menghitam
-
Berobat, Terpidana Terorisme Ba'asyir ke RSCM Tak Pakai Ambulans
-
Mensos Ingin Pastikan Tak Ada Korban Terorisme Kelaparan
-
Ketika Ratusan Mantan Teroris Bertemu dengan Korbannya
-
Lebih dari 2.000 Teroris Ditaklukan dalam Operasi Afrin di Suriah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO