Suara.com - Kongres Rakyat Nasional China akhirnya menghilangkan aturan tentang batas waktu jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden negaranya.
Perubahan pada konstitusi ini, seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (11/3/2018), memungkinkan kedua pemimpin bisa menjabat tanpa batas waktu.
Langkah tersebut membuka jalan bagi Presiden Xi Jinping untuk tetap menjabat setelah 2023. Pada tahun tersebut, menurut aturan lama, masa jabatannya akan berakhir.
Jinping diketahui mulai menjabat sejak Maret 2013.
Pembatasan masa jabatan presiden China paling banyak dua kali ditetapkan sejak 1990-an. Aturan ini dirancang agar tidak ada pimpinan sebesar pemimpin Revolusi China, Ketua Mao Zedong.
Selain itu mendukung kepemimpinan kolektif dan mencegah kultus induvidu.
Namun, selama kepemimpinan Presiden Jinping, kekuasaannya terus menguat dan dianggap sebagai pemimpin yang setara dengan Ketua Mao.
Jinping, kekinian semakin dikultuskan oleh warga negerinya. Sebelumnya, seperti dilansir Bangkok Post, Kamis (8/3), Xi Jinping disebut sebagai dewa dan Buddha yang hidup.
Wang Guosheng, Ketua PKT cabang provinsi Qinghai—tempat kelahiran Dalai Lama—mengatakan warga etnis Tibet di daerahnya memuja Xi Jinping sebagai dewa sekaligus Buddha hidup.
Baca Juga: 'Apa Salah Cadarku?'
"Rakyat kami tetap memegang teguh ajaran Ketua Mao Zedong untuk terus mencintai partai dan pemimpin. Bahkan, rakyat kami memuja Presiden Xi sebagai dewa dan Buddha hidup," tuturnya saat berpidato dalam rapat rutin parlemen, Rabu (7/3).
Guosheng juga menuturkan, partai dan pemerintah provinsi setempat terus mendistribusikan gambar potret Presiden Xi ke seluruh warga, sebagai bentuk penghormatan.
"Rakyat biasa di seluruh area kami mengatakan, hanya Sekjen Xi adalah Bodhisattva yang hidup," tukasnya lagi.
Bodhisattvas adalah seseorang yang dianggap telah mencapai tingkat Buddha, yakni sudah mendapat "pencerahan spiritual", tak lagi mementingkan nafsu individu keduniawian, an mengabdikan diri kepada orang banyak.
Xi Jinping kekinian menjadi pemimpin yang memunyai kuasa besar di negeri Panda tersebut, setelah mendiang pendiri RRT Mao Zedong.
Itu setelah Kongres ke-19 PKT memutuskan memasukkan nama dan pemikiran Xi Jinping sebagai teori pembimbing partai maupun negara tersebut dalam konstitusinya.
Berita Terkait
-
Dianggap Buddha Hidup, Presiden Tiongkok Kini Dipuja sebagai Dewa
-
PR Sekolah Belum Kelar, Siswi SD Terjun dari Lantai 15 Apartemen
-
Menkes Zimbabwe Protes: Ukuran Kondom Tiongkok Terlampau Kecil
-
Polisi Kejar WN Cina Bos Pembawa 1,6 Ton Sabu ke Jawa
-
Sembilan Frase Ini Disensor di Cina Termasuk Winnie the Pooh
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS