Suara.com - Partai Golkar menyerahkan pilihan calon wakil presiden untuk Pemilu Presiden kepada Presiden Joko Widodo yang telah didukung untuk maju kembali pada 2019.
"Tidak, itu tergantung Bapak Presiden. Yang jelas infrastruktur Partai Golkar akan mengawal NKRI," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai olahraga pagi bersama Presiden Jokowi di Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/3/2018), menjawab pertanyaan apakah Golkar mengajukan Cawapres untuk Pemilu 2019.
Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar berolahraga pagi di Kebun Raya Bogor. Sambil berolahraga mereka membicarakan berbagai hal termasuk cawapres untuk Pilpres 2019.
Airlangga menyebutkan kriteria cawapres yang diinginkan Golkar adalah yang bisa mendukung Presiden dan menjaga integrasi bangsa. "Ya tentu yang bisa mendukung Pak Presiden dan kedua sama sama bisa menjaga integrasi bangsa," katanya. Ketika ditanya apakah Golkar memberi masukan tentang cawapres, Airlangga yang juga Menteri Perindustrian itu mengatakan tidak ada. "Tidak ada, beliau sudah paham," katanya.
Sementara menanggapi pertanyaan bagaimana jika Presiden Jokowi meminta dirinya menjadi Cawapres, ia mengatakan itu tergantung Pak Jokowi. Sebelumnya, Airlangga Hartarto saat membuka Rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan Jakarta Kamis (22/3/2018), mengatakan Presiden Jokowi saat ini cukup nyaman berpasangan dengan Wakil Presiden dari Partai Golkar.
"Hari ini Pak Presiden berpasangan dengan kader dari Partai Golkar. Dan tentunya Bapak Presiden cukup nyaman berpasangan dengan kader partai Golkar," kata Airlangga di depan para kadernya.
Menurut Airlangga, bila semua mesin partai pengusung utama Jokowi berjalan dengan baik, maka sangatlah mungkin akan terpilih kembali dalam Pemilu Presiden 2019.
Apalagi, menurutnya, program kerja Pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan infrastruktur saat ini sudah sangat terasa. (Antara)
Berita Terkait
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Dasco Turut Dilibatkan Prabowo Susun 3 Paket Stimulus Ekonomi 2025
-
Prabowo Kumpulkan Tim Ekonomi, Airlangga: Bahas Energi Baru Terbarukan, Bukan Kelangkaan BBM
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO