Suara.com - Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian mengklaim, permintaan supaya PKS, Gerindra, PAN dan PBB berkoalisi tidak hanya datang dari Ketua Umum Front Pembela Islam, Rizieq Shihab. Melainkan juga dari mayoritas ummat Islam.
"Sementara, selama untuk kebaikan kan tidak hanya Habib Riziek yang menginginkan itu (koalisi 4 partai), tapi juga ummat Islam, ormas Islam inginkan itu," kata Pipin di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018).
Ia mengatakan, salah satu tageline dari masyarakat yaitu '2019 harus ganti Presiden'. Hal itu merupakan aspirasi dari masyarakat yang kini diikhtiarkan PKS.
Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Presiden Joko Widodo kurang dari 50 persen. Kata dia, berdasarkan survei internal PKS sendiri, elektabilitas Jokowi hanya 44 persen, itu pun cuma 26 persen yang akan konsisten dengan pilihan kepada Jokowi.
"Kalau memang publik ingin lagi pak Jokowi, kan seharusnya di atas 50 persen dong. 60 persen atau 70 persen. Tetapi ini kami melihat ada harapan," ujar Pipin.
Pipin mengklaim, mayoritas publik melihat di era pemerintahan Jokowi, ekonomi Indonesia makin terpuruk.
"Harga bahan pokok meningkat, listrik juga meningkat, kemudian lapangan pekerjaan terbatas. Jadi itu adalah aspirasi publik dan aspirasi masyarakat," tutur Pipin.
"Saya katakan kalau tadi pak Rizieq katakan dan menekankan (perlunya koalisi 4 partai), maka itu adalah aspirasi masyarakat dan itu adalah aspirasi ormas," tambah Pipin.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku bertemu Rizieq di Mekkah pada Rabu malam, waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Andre mengklaim dititip pesan oleh Rizieq Gerindra, PAN, PKS dan PBB bisa berkoalisi di Pilpres 2019.
"Tadi malam sekitar pukul 21.30 waktu mekkah, saya beryemu Habib Rizieq di rumah beliau. Di dalam pertemuan malam tadi, Habib Rizieq memberi imbauan agar Gerindra, PKS, PAN dan PBB bisa berkoalisi," kata Andre.
Berita Terkait
-
PKS Sentil Pejabat di Maulid Nabi: Gaya Hidup Mewah Bikin Rakyat Hilang Kepercayaan
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
-
Wacana Ragunan Buka Malam Hari, PKS Bilang Begini
-
Komisi VIII Gelar Raker Malam Ini, Pemerintah akan Serahkan DIM RUU PIHU, Demi Kejar Tayang?
-
Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah Tak Mau Masyarakat Pergi Umrah Mandiri, Apa Sebabnya?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil