Suara.com - Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik 'menyerang balik' Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kritiyanto dengan menyebutnya sebagai juru bicara yang buruk buat PDIP.
Kritik pedas ini sebagai tanggapan atas pernyataan Hasto yang dinilai telah mendiskreditkan Demokrat, setelah terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Setya Novanto menyebut nama politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung, ikut menerima aliran dana e-KTP.
"Pada saat bersamaan, dia (Hasto) juga memberi citra buruk pada politik karena mengesankan seolah politik adalah perilaku tak bermartabat," kata Rachland di Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Sebelumnya, melalui siaran tertulis kepada wartawan, Hasto mengatakan PDIP tidak mungkin terlibat kasus korupsi e-KTP tahun 2011-2012.
Sebab, pada masa itu pemerintahan tengah dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini ketua umum Partai Demokrat. Sedangkan, menurut Hasto, PDIP merupakan partai oposisi pada saat itu.
Dalam pernyataan tertulisnya juga, Hasto menyinggung semboyan yang dicetuskan pemerintahan SBY kala itu, yakni "Katakan Tidak Pada Korupsi", tapi pada kenyataannya banyak terjadi korupsi di kala itu.
Rachland mengakui hubungan antara Demokrat dan PDIP tidak dapat bilang baik. Hal itu cukup ia sesalkan, sebab keduanya memiliki banyak persamaan. Terutama, sama-sama berhaluan nasionalis.
Sebaliknya, kata Rachland, hubungan antara Partai Demokrat dan Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP berjalan dengan baik.
Baca Juga: Tudingan Hasto Dinilai Ganggu Rencana Demokrat Merapat ke PDIP
"Bahkan Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri pada kami dengan menyebut dirinya juga 'Demokrat'," ujar Rachland.
Rachland mengatakan, pihaknya memandang serangan Hasto pada Partai Demokrat yang sering dan selalu tanpa alasan, sesungguhnya merefleksikan konflik internal PDIP, yakni antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi.
Ia tetap mengimbau publik memberi kepercayaan pada Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi sebagai seorang "demokrat", akan menangani dengan arif masalah internal dengan PDIP tersebut, sebelum memberi isyarat dapat melangkah lebih dekat kepada Partai Demokrat.
"Pada pokoknya, Partai Demokrat membuka diri pada semua pihak yang memiliki tujuan sama, yakni demokrasi yang produktif dan bermartabat," pungkas Rachland.
Tag
Berita Terkait
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Jakarta Dikepung Banjir, Pramono Anung Ungkap Penyebabnya Bukan Cuma Hujan Deras
-
Jakarta Darurat Sampah: Pemprov DKI Percepat Pembangunan PSEL untuk Kurangi Beban Bantargebang
-
Puan Desak Sanksi Tegas bagi Predator Seksual Anak: Negara Tidak Boleh Mentoleransi Sedikitpun
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas