Suara.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan pelayanan perizinan online kepabeanan milik Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jokowi mengapresiasi inovasi baru yang dibuat oleh Kemenkeu.
"Peluncuran pelayanan kepabeanan online ini adalah suatu perkembangan yang sangat baik," ujar Jokowi saat peluncuran di Gedung PT. Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018).
Jokowi berharap seluruh proses administrasi perizinan bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan masih ada perizinan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu hitungan jam, Jokowi tidak mau memberikan apresiasi.
"Saya tadi nggak tepuk tangan kalau (perizinan) masih bulan dan hari, nggak mau saya tepuk tangan. Tapi kalau begitu sudah jam, nah saya tepuk tangan baru. Setuju nggak?," kata Jokowi.
"Sekali lagi saya minta pak dirjen, syarat-syarat kepabeanan, formulir-formulir kepabeanan dan semua izin-izin perizinan terus dipangkas sebanyak-banyaknya. Supaya tidak lagi bertele-tele," Jokowi menambahkan.
Tetapi presiden mengapresiasi soal izin kemudahan impor untuk tujuan ekspor dipangkas dari 30 hari menjadi satu jam dan penimbunan barang dari 10 hari menjadi satu jam. Kemudian untuk kawasan berikat dari 45 izin dipangkas menjadi 3 izin.
"Izin nomer pokok pengusaha barang kena cukai, 30 hari menjadi 3 hari, jangan tepuk tangan, ini masih (hitungan) hari. Izin nomer pokok itu apa sih? Nanti saya mau cek izin nomer pokok itu apa, kok sampai tiga hari," kata dia.
Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan, pemerintah ingin bersaing dengan negara-negara besar di dunia.
Untuk itu proses administrasi perizinan diharapkan bisa selesai dalam waktu singkat. Sehingga dapat menjadi daya tarik sendiri untuk mendatangkan investasi dari luar.
"Kalau disana cepat, kita lambat, nggak ada yang datang ke sini. Terutama, sekarang ini konsentrasi kita, fokus kita kepada investasi yang tujuannya ekspor," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Ada Apa di Balik Ngototnya Jokowi Suarakan Prabowo-Gibran Dua Periode?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
Terkini
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
-
Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace
-
Dasco: Partai Gerindra Ingin Hidup untuk 1000 Tahun
-
Muzani Pimpin Yel-yel di Senayan: Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Presiden Dua Periode!
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?