Suara.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan pelayanan perizinan online kepabeanan milik Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jokowi mengapresiasi inovasi baru yang dibuat oleh Kemenkeu.
"Peluncuran pelayanan kepabeanan online ini adalah suatu perkembangan yang sangat baik," ujar Jokowi saat peluncuran di Gedung PT. Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018).
Jokowi berharap seluruh proses administrasi perizinan bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan masih ada perizinan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu hitungan jam, Jokowi tidak mau memberikan apresiasi.
"Saya tadi nggak tepuk tangan kalau (perizinan) masih bulan dan hari, nggak mau saya tepuk tangan. Tapi kalau begitu sudah jam, nah saya tepuk tangan baru. Setuju nggak?," kata Jokowi.
"Sekali lagi saya minta pak dirjen, syarat-syarat kepabeanan, formulir-formulir kepabeanan dan semua izin-izin perizinan terus dipangkas sebanyak-banyaknya. Supaya tidak lagi bertele-tele," Jokowi menambahkan.
Tetapi presiden mengapresiasi soal izin kemudahan impor untuk tujuan ekspor dipangkas dari 30 hari menjadi satu jam dan penimbunan barang dari 10 hari menjadi satu jam. Kemudian untuk kawasan berikat dari 45 izin dipangkas menjadi 3 izin.
"Izin nomer pokok pengusaha barang kena cukai, 30 hari menjadi 3 hari, jangan tepuk tangan, ini masih (hitungan) hari. Izin nomer pokok itu apa sih? Nanti saya mau cek izin nomer pokok itu apa, kok sampai tiga hari," kata dia.
Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan, pemerintah ingin bersaing dengan negara-negara besar di dunia.
Untuk itu proses administrasi perizinan diharapkan bisa selesai dalam waktu singkat. Sehingga dapat menjadi daya tarik sendiri untuk mendatangkan investasi dari luar.
"Kalau disana cepat, kita lambat, nggak ada yang datang ke sini. Terutama, sekarang ini konsentrasi kita, fokus kita kepada investasi yang tujuannya ekspor," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Disebut Sudah Pulih 99 Persen, Siap Keliling Indonesia Juni 2026 Sapa Rakyat
-
Nadiem Makarim Ungkap Peran Jokowi dalam Pembentukan Tim Shadow
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara
-
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook!
-
Menhub Absen Karena Sakit, DPR Tunda Rapat Bahas Rentetan Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur
-
Kejagung Mulai Selidiki Dugaan Pengurusan Perkara yang Menyeret Aspidum Kejati Sumsel
-
Peringati Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan Ingatkan Sejarah Kelam Kekerasan Seksual Massal
-
Pemilahan Sampah di Jakarta Dinilai Butuh Sistem Data yang Lebih Terbuka, Mengapa?