Sudirman Said Akan Buat Minimarket dan Pasar di Jateng BerJauhan

Suara.com - Gesekan tak sehat kerap terjadi antara pasar tradisional dan modern di Jawa Tengah. Calon gubernur Jateng Sudirman Said menilai perlu ada zonanisasi pasar agar pasar tradisional tidak tergerus persaingan.

Menurut Sudirman Said sudah saatnya Jawa Tengah ada aturan atau zonasi yang mengatur minimarket atau pasar modern, pasar tradisional dan pedagang kaki lima.

Menjamurnya mini market kerap menjadi masalah bagi pedagang kecil, tak hanya yang ada di pasar tradisional tapi para pedagang kecil dan kelontong kerap tersisihkan.

Secara umum, kata Sudirman, kuncinya adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dia yakin mampu menata berbagai persoalan pedagang dan pasar.

"Menegakkan pemerintahan yang bersih itu jadi salah satu rencana kami, karena kami sadar, kalau ingin mengurangi kemiskinan, paling tepat adalah menumbuhkan wirausaha, dan harus ditopang pemerintahan bersih," katanya, di Semarang, Rabu (4/4/2018).

Dalam isi 22 Program Kerja nya, Sudirman ingin menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Perlindungan pasar tradisional menjadi salah satu prioritasnya.

"Pemerintah harus jadi penopang ekonomi masyarakat, Jateng perlu mencontoh Sumatera Barat, di sana tidak ada pasar moderen. Meski mungkin di Jateng tak bisa seperti itu, jadi solusinya zonanisasi yang tegas," paparnya.

Dia ingin aparat terkait pasar, bisa bertindak tegas dan bersih, mampu menegakan hukum dengan konsisten mana-mana daerah yang zona merah (larangan) bagi pasar moderen.

"Jateng itu kaya akan sumber hasil alam, perlu pasar khusus, seperti pasar grosir dan bisa menjadi lumbung kebutuhan sembako dan menyangga daerah lainnya," katanya.

Baca Juga: Sudirman Said Merasa Populer, di Pasar Banyak yang Ajak Foto

Sementara itu Sutrisno, pengurus Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang, mengapresiasi langkah cagub sokongan Partai Gerindra, PAN, PKB, dan PKS ini. Selain zonanisasi pasar dia ingin aturan retribusi pasar tradisional tidak memberatkan pedagang.

"Dikit-dikit disuruh bayar pajak, dan kita bingung tidak bisa menyuarakan kemana, dari kita tidak tahu sama sekali, karena apapun yang terjadi besar kecilnya tetap membebani kami. Subsidi untuk masyarakat, kita harus membayar, kami berharap Pak Dirman bisa menjembatani masalah itu," kata Sutrisno. (Adam Iyasa)