Suara.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany santai menanggapi kritik yang dilontarkan media Rusia, karena dianggap menghina Presiden Vladimir Putin dan situasi politik negeri tersebut.
"RBTH (Russia Beyond, media Rusia) mengkritik pernyataan saya yang dianggap mendiskreditkan Putin. Berkaitan dengan itu, saya perlu memberikan sejumlah tanggapan," ujar Tsamara melalui keternagan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (6/4/2018).
Pertama, Tsamara memahami keberatan RBTH, sebagaimana tercantum dalam laman media versi bahasa Indonesia Rusia Beyond di Facebook.
"RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," tukasnya.
Kedua, ia mengatakan kritiknya tehradap Putin tersebut dalam konteks menanggapi pernyataan Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli sebelumnya mengakui mengidolakan Putin, dan berharap Indonesia memunyai pemimpin sepertinya pada Pilpre 2019.
"Komentar saya tentang Putin itu ditujukan kepada publik, mengenai pernyataan Fadli yang ingin rakyat memilih calon pemimpin seperti Putin saat pilpres. Fadli mengatakan sosok seperti Puin cocok sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’,” tutur Tsamara.
Tsamara mengakui, Fadli berhak mengagumi sosok Putin. Tapia ia tak sependapat kalau Indonesia harus memiliki seperti mantan agen dinas rahasia Uni Soviet tersebut.
"Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat, bahwa pemimpin seperti Putin tak layak bagi Indonesia. Sebab, kita berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi," terangnya.
Baca Juga: Polisi Duga Pembunuhan Pensiunan TNI AL di Cilandak Terencana
"Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya anti terhadap masyarakat Rusia. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya menggunakan politik identitas untuk memenangkan pilpres,” tambahnya.
Sementara mengenai Putin yang dinilainya sebagai diktator dan membiarkan praktik korupsi, Tsamara menuturkan hanya mengutip dari pernyataan negara-negara demokratis dunia.
"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka