Suara.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany santai menanggapi kritik yang dilontarkan media Rusia, karena dianggap menghina Presiden Vladimir Putin dan situasi politik negeri tersebut.
"RBTH (Russia Beyond, media Rusia) mengkritik pernyataan saya yang dianggap mendiskreditkan Putin. Berkaitan dengan itu, saya perlu memberikan sejumlah tanggapan," ujar Tsamara melalui keternagan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (6/4/2018).
Pertama, Tsamara memahami keberatan RBTH, sebagaimana tercantum dalam laman media versi bahasa Indonesia Rusia Beyond di Facebook.
"RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," tukasnya.
Kedua, ia mengatakan kritiknya tehradap Putin tersebut dalam konteks menanggapi pernyataan Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli sebelumnya mengakui mengidolakan Putin, dan berharap Indonesia memunyai pemimpin sepertinya pada Pilpre 2019.
"Komentar saya tentang Putin itu ditujukan kepada publik, mengenai pernyataan Fadli yang ingin rakyat memilih calon pemimpin seperti Putin saat pilpres. Fadli mengatakan sosok seperti Puin cocok sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’,” tutur Tsamara.
Tsamara mengakui, Fadli berhak mengagumi sosok Putin. Tapia ia tak sependapat kalau Indonesia harus memiliki seperti mantan agen dinas rahasia Uni Soviet tersebut.
"Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat, bahwa pemimpin seperti Putin tak layak bagi Indonesia. Sebab, kita berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi," terangnya.
Baca Juga: Polisi Duga Pembunuhan Pensiunan TNI AL di Cilandak Terencana
"Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya anti terhadap masyarakat Rusia. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya menggunakan politik identitas untuk memenangkan pilpres,” tambahnya.
Sementara mengenai Putin yang dinilainya sebagai diktator dan membiarkan praktik korupsi, Tsamara menuturkan hanya mengutip dari pernyataan negara-negara demokratis dunia.
"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus