Suara.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany santai menanggapi kritik yang dilontarkan media Rusia, karena dianggap menghina Presiden Vladimir Putin dan situasi politik negeri tersebut.
"RBTH (Russia Beyond, media Rusia) mengkritik pernyataan saya yang dianggap mendiskreditkan Putin. Berkaitan dengan itu, saya perlu memberikan sejumlah tanggapan," ujar Tsamara melalui keternagan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (6/4/2018).
Pertama, Tsamara memahami keberatan RBTH, sebagaimana tercantum dalam laman media versi bahasa Indonesia Rusia Beyond di Facebook.
"RBTH adalah sarana kampanye Rusia di dunia internasional. Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," tukasnya.
Kedua, ia mengatakan kritiknya tehradap Putin tersebut dalam konteks menanggapi pernyataan Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli sebelumnya mengakui mengidolakan Putin, dan berharap Indonesia memunyai pemimpin sepertinya pada Pilpre 2019.
"Komentar saya tentang Putin itu ditujukan kepada publik, mengenai pernyataan Fadli yang ingin rakyat memilih calon pemimpin seperti Putin saat pilpres. Fadli mengatakan sosok seperti Puin cocok sebagai pengganti pemimpin yang ‘planga-plongo’,” tutur Tsamara.
Tsamara mengakui, Fadli berhak mengagumi sosok Putin. Tapia ia tak sependapat kalau Indonesia harus memiliki seperti mantan agen dinas rahasia Uni Soviet tersebut.
"Tapi saya juga wajib mengingatkan masyarakat, bahwa pemimpin seperti Putin tak layak bagi Indonesia. Sebab, kita berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi," terangnya.
Baca Juga: Polisi Duga Pembunuhan Pensiunan TNI AL di Cilandak Terencana
"Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya anti terhadap masyarakat Rusia. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya menggunakan politik identitas untuk memenangkan pilpres,” tambahnya.
Sementara mengenai Putin yang dinilainya sebagai diktator dan membiarkan praktik korupsi, Tsamara menuturkan hanya mengutip dari pernyataan negara-negara demokratis dunia.
"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Komunitas Muratara Bernafas: Penertiban PETI Percuma Tanpa Penataan Wilayah dari Pemerintah
-
Peneliti UGM Pastikan Api di Rumah Sleman Bukan dari Gas Alam, Lalu Apa Pemantiknya?
-
Turun ke Posko dan SMAN 3 Semarang, Ahmad Luthfi Pastikan SPMB Jateng Berjalan Lancar
-
Siapa ANH? Pria yang Ditetapkan Sebagai Tersangka karena Bawa Bom Molotov saat Demo 12 Juni
-
Peneliti UGM Tamatkan Misteri Rumah Api di Sleman: Bukan Dipicu Gas Alam atau Medan Elektromagnetik
-
BGN Tegaskan Tuduhan Pembagian Dana MBG kepada Presiden adalah Hoaks
-
Saran Connie Bakrie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, Saatnya Dengar Orang-orang Berpengalaman
-
Peringatan Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II
-
DPR Khawatir Stok Pertalite Jebol Akibat Migrasi Pengguna Pertamax