Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Lembaga Seni, Budaya & Olahraga Muhamadiyah, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Dalam pertemuan itu, Bambang pun menyoroti kabudayaan yang masih saja diidentikkan dengan seni dan hiburan. Padahal, kebudayaan mesti memberikan inspirasi kreatif bagi pemerintah sehingga produk-produk politik, hukum, ekonomi, sosial dan lainnya diproduksi sesuai nilai-nilai budaya Pancasila.
“Kebudayaan harusnya diposisikan sebagai sistem nilai yang mendasari penyusunan kebijakan bangsa dan negara. Dan kebijakan itu harus mempertimbangkan karakter masyarakat Indonesia agar lebih berbudaya dan beradab di tengah maraknya radikalisme serta terorisme,” kata Bambang.
Politikus Partai Golkar mengatakan, kebudayaan haruslah mempunyai ideologi dan diatur dalam kebijakan.
“Bisa dikatakan saat ini bangsa kita masih kering mengusung kebudayaan dan peradaban yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Menjadi tugas penting bagi kita semua untuk memberi ruh, terutama kepada para pemimpin bangsa kita,” ujar Bambang.
Menurut dia, sejauh ini masih banyak pihak yang masih bekerja dengan mengedepankan ego sektoral dan tak mengisi ruang kosong. Sehingga rasa kekeluargaan berkurang, terjadi pertarungan politik tanpa adab serta saling menyerang.
“Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Seharusnya, kita bisa bersikap saling menghormati, menghargai, toleransi dan bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Tapi, faktanya kita terus konflik, ego sektoral diutamakan, korupsi merajalela serta memarginalisasi pihak yang kalah,” tutur Bambang.
Bambang juga mengingatkan, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami revolusi informasi yang luar biasa. Masyarakat Indonesia tengah diserang oleh teknologi atau proxy war, dimana yang diserang adalah alam pikir serta perilaku masyarakat.
“Informasi hoax banyak beredar untuk mengadu domba antar masyarakat kita sendiri. Karenanya, sangat penting bagi kita untuk mengusung serta mengimplementasikan kebudayaan peradan bangsa yang sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” kata Bambang.
Berita Terkait
-
Maraton Politik Prabowo - Dasco: Tancap Gas 3 Pertemuan Sepekan Bahas Apa Saja?
-
Tak Tunggu Hari Kerja, Dasco Temui Presiden Prabowo Bawa Aspirasi dari Daerah
-
Urusan Banjir 'Abadi' Belum Selesai, Wakil Ketua DPR RI Turun Kembali ke Desa Karangligar
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo - Dasco: Genjot Ekonomi 8 Persen
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan