Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan siap dipinang untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.
"Saya siap kapan saja ketika amanah itu datang. Kalau anda tanya (kesiapan), 100 persen saya siap," ungkapnya kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (15/4/2018) malam.
Kendati demikian, Abraham belum bisa memutuskan akan siap menjadi cawapres untuk Joko Widodo atau Prabowo sebagai capres yang sudah resmi muncul saat ini. "Kalau anda menyebutkan nama maka saya harus shalat istikharah dulu apakah saya ke A atau ke B," kata dia.
Abraham mengklaim saat ini sudah ada dua partai politik (parpol) yang melakukan komunikasi dengan dirinya terkait Pilpres 2019.
"Kalau saya bilang tidak ada berarti saya dusta, kan tidak boleh mantan pimpinan KPK dusta, harus jujur, maka saya harus katakan ada partai-partai menengah, dua atau lebih," ucapnya dilansir Antara.
Meski begitu, Abraham mengatakan tidak ingin terlalu terjebak menikmati pendekatan yang dilakukan parpol saat ini karena ia sadar dirinya bukan kader parpol.
"Kedua, saya bukan orang yang punya kapital luar biasa yang bisa turun bertarung. Saya paham betul posisi saya," kata dia.
Namun, lanjut Abraham, ikhtiar politik harus tetap dilakukan untuk mempersiapkan diri barangkali rakyat pada akhirnya menjatuhkan amanat kepadanya.
"Apapun amanah itu termasuk amanah untuk menjadi cawapres, capres, jadi ketua KPK kembali, maupun jadi wartawan," kata Abraham.
Baca Juga: Gempa 6,4 SR Goyang Maluku Utara
Ketika ditanya apa yang bisa diberikan untuk Indonesia jika amanah itu datang, Abraham menegaskan ia mengetahui betul pola pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia serta berapa besar potensi yang bisa dihasilkan dari SDA itu.
Jika SDA bisa dikelola secara profesional, ia yakin akan mampu menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. "Dengan pengelolaan yang profesional saya yakin sebenarnya tidak ada lagi orang miskin di Indonesia, tidak ada lagi orang yang mati kelaparan, tidak ada lagi orang yang mati karena tidak punya duit untuk ke rumah sakit," kata Abraham panjang lebar.
Selain itu, ia juga akan memastikan sistem hukum tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki uang atau kekuasaan. "Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang punya progresifitas," terang Abraham.
Menurut dia, pemimpin Indonesia harus memiliki national interest yang menurut dia pertama adalah keberpihakan terhadap pengelolaan SDA, pengelolaan pangan, sumber-sumber pendapatan, perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini