Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan siap dipinang untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.
"Saya siap kapan saja ketika amanah itu datang. Kalau anda tanya (kesiapan), 100 persen saya siap," ungkapnya kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (15/4/2018) malam.
Kendati demikian, Abraham belum bisa memutuskan akan siap menjadi cawapres untuk Joko Widodo atau Prabowo sebagai capres yang sudah resmi muncul saat ini. "Kalau anda menyebutkan nama maka saya harus shalat istikharah dulu apakah saya ke A atau ke B," kata dia.
Abraham mengklaim saat ini sudah ada dua partai politik (parpol) yang melakukan komunikasi dengan dirinya terkait Pilpres 2019.
"Kalau saya bilang tidak ada berarti saya dusta, kan tidak boleh mantan pimpinan KPK dusta, harus jujur, maka saya harus katakan ada partai-partai menengah, dua atau lebih," ucapnya dilansir Antara.
Meski begitu, Abraham mengatakan tidak ingin terlalu terjebak menikmati pendekatan yang dilakukan parpol saat ini karena ia sadar dirinya bukan kader parpol.
"Kedua, saya bukan orang yang punya kapital luar biasa yang bisa turun bertarung. Saya paham betul posisi saya," kata dia.
Namun, lanjut Abraham, ikhtiar politik harus tetap dilakukan untuk mempersiapkan diri barangkali rakyat pada akhirnya menjatuhkan amanat kepadanya.
"Apapun amanah itu termasuk amanah untuk menjadi cawapres, capres, jadi ketua KPK kembali, maupun jadi wartawan," kata Abraham.
Baca Juga: Gempa 6,4 SR Goyang Maluku Utara
Ketika ditanya apa yang bisa diberikan untuk Indonesia jika amanah itu datang, Abraham menegaskan ia mengetahui betul pola pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia serta berapa besar potensi yang bisa dihasilkan dari SDA itu.
Jika SDA bisa dikelola secara profesional, ia yakin akan mampu menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. "Dengan pengelolaan yang profesional saya yakin sebenarnya tidak ada lagi orang miskin di Indonesia, tidak ada lagi orang yang mati kelaparan, tidak ada lagi orang yang mati karena tidak punya duit untuk ke rumah sakit," kata Abraham panjang lebar.
Selain itu, ia juga akan memastikan sistem hukum tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki uang atau kekuasaan. "Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang punya progresifitas," terang Abraham.
Menurut dia, pemimpin Indonesia harus memiliki national interest yang menurut dia pertama adalah keberpihakan terhadap pengelolaan SDA, pengelolaan pangan, sumber-sumber pendapatan, perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Shio yang Paling Berpotensi Jadi Pengusaha Sukses
- Harga Sepatu Skechers Original, Cek 5 Pilihan Terbaik untuk Jalan dan Lari
- Kipas Angin Model AC yang Resmi dan Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasinya
- Status Gunung Api Malam Ini: Merapi, Semeru, Anak Krakatau Siaga, 3 Gunung di Maluku Waspada
- 4 Shio Beruntung 6 September 2026, Hidup akan Lebih Ringan
Pilihan
-
Siswa SMK di Karo Diduga Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG, Amnesty Desak Program Disetop
-
Gunung Anak Krakatau Masih Siaga, 6 Kali Erupsi Strombolian Terekam
-
Gunung Anak Krakatau 'Muntah-muntah' Lagi Selasa Pagi Ini, 3 Kali Erupsi
-
Bandara Soetta dan Halim Mulai Dibuka untuk Penerbangan
-
Warga Serbu Pasar Asemka Cari Masker, Pedagang: Stok KF95 Kosong Sejak Kemarin!
Terkini
-
Rombongan Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau, PFI Siaga Penuh Bantu Pencarian
-
Terima Suap 148 Juta Mantan Gubernur di China Divonis Mati Plus Dimiskinkan
-
Bawa 5 Jurnalis ke Gunung Anak Krakatau, Tour Guide Hilang Usai Sempat Kabari Sang Istri
-
Langkah Pemkab Badung Ajukan Kasasi Atas Gugatan BTS Dinilai Tepat
-
Bank Jateng Sukoharjo Beri Tips untuk Anak Muda : Jangan Mudah Tergoda Judol dan Pinjol demi Fomo
-
Heboh Air Keran Berbusa di Surabaya, Gempar Jatim Tantang PDAM: Tak Cukup Hanya Minta Maaf!
-
Purbaya Ikut Bingung Data Desil BPS, Pilih Pakai Versi Lama Jika Tetap Ngaco
-
Kampus Ini Dorong Mahasiswa Siap Kerja Sejak Hari Pertama Kuliah
-
Jumlah Pengguna Capcut Tembus 660 Juta, Tersebar di 170 Negara
-
43 Ribu Anak Jadi Korban, Amnesty Internasional Desak Polisi Usut Pidana Keracunan MBG