Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan siap dipinang untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.
"Saya siap kapan saja ketika amanah itu datang. Kalau anda tanya (kesiapan), 100 persen saya siap," ungkapnya kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (15/4/2018) malam.
Kendati demikian, Abraham belum bisa memutuskan akan siap menjadi cawapres untuk Joko Widodo atau Prabowo sebagai capres yang sudah resmi muncul saat ini. "Kalau anda menyebutkan nama maka saya harus shalat istikharah dulu apakah saya ke A atau ke B," kata dia.
Abraham mengklaim saat ini sudah ada dua partai politik (parpol) yang melakukan komunikasi dengan dirinya terkait Pilpres 2019.
"Kalau saya bilang tidak ada berarti saya dusta, kan tidak boleh mantan pimpinan KPK dusta, harus jujur, maka saya harus katakan ada partai-partai menengah, dua atau lebih," ucapnya dilansir Antara.
Meski begitu, Abraham mengatakan tidak ingin terlalu terjebak menikmati pendekatan yang dilakukan parpol saat ini karena ia sadar dirinya bukan kader parpol.
"Kedua, saya bukan orang yang punya kapital luar biasa yang bisa turun bertarung. Saya paham betul posisi saya," kata dia.
Namun, lanjut Abraham, ikhtiar politik harus tetap dilakukan untuk mempersiapkan diri barangkali rakyat pada akhirnya menjatuhkan amanat kepadanya.
"Apapun amanah itu termasuk amanah untuk menjadi cawapres, capres, jadi ketua KPK kembali, maupun jadi wartawan," kata Abraham.
Baca Juga: Gempa 6,4 SR Goyang Maluku Utara
Ketika ditanya apa yang bisa diberikan untuk Indonesia jika amanah itu datang, Abraham menegaskan ia mengetahui betul pola pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia serta berapa besar potensi yang bisa dihasilkan dari SDA itu.
Jika SDA bisa dikelola secara profesional, ia yakin akan mampu menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. "Dengan pengelolaan yang profesional saya yakin sebenarnya tidak ada lagi orang miskin di Indonesia, tidak ada lagi orang yang mati kelaparan, tidak ada lagi orang yang mati karena tidak punya duit untuk ke rumah sakit," kata Abraham panjang lebar.
Selain itu, ia juga akan memastikan sistem hukum tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki uang atau kekuasaan. "Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang punya progresifitas," terang Abraham.
Menurut dia, pemimpin Indonesia harus memiliki national interest yang menurut dia pertama adalah keberpihakan terhadap pengelolaan SDA, pengelolaan pangan, sumber-sumber pendapatan, perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
- 5 Parfum Wanita Terbaik untuk Acara Malam, Wanginya Elegan dan Memikat
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Viral Dugaan Penipuan Tes TOEFL saat MPLS, Disdikpora DIY Tegaskan Nama Dinas Dicatut
-
Sudah Kantongi Hak Cipta, Tari Kipas Ajer Raih Medali Emas di Singapura
-
57% Orang Indonesia Simpan KTP dan Paspor di HP, Kaspersky Ingatkan Risiko Kebocoran Data Meningkat
-
Misi Terakhir Deschamps di Piala Dunia 2026: Kawal Kylian Mbappe Rebut Sepatu Emas dari Lionel Messi
-
Tren Ngopi Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi, Pelaku F&B Didorong Ciptakan Menu Bernilai Tambah
-
GAC Indonesia Kuasai Segmen Hatchback Listrik Lewat Dominasi AION UT
-
Soal Pemberian Amplop kepada Pejabat, Gratifikasi Sebaiknya Ditolak Sejak Awal
-
Daftar Warna Keberuntungan Shio 2026, Bawa Energi Positif Menurut Ahli
-
Kafka on the Shore: Perjalanan Menemukan Diri di Antara Mimpi dan Kenyataan
-
KPK Tak Bisa Sendirian, Pengawasan Dana Otsus Papua Tak Boleh Dibebankan pada Satu Lembaga