Suara.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terus melakukan sosialisasi kepada pengendara kendaraan bermotor di Tol Tangerang-Jakarta maupun Tol Cibubur-Jakarta terkait peraturan ganjil-genap yang diuji coba mulai 16 April 2018.
"Sebenarnya sudah banyak pengendara yang mengetahui peraturan baru itu, walaupun memang masih ada yang belum tahu. Untuk itu kami akan terus sosialisasi sampai akhir bulan ini," kata Humas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Budi Rahardjo saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/4/2018).
Budi yang ikut memantau pelaksanaan ganjil-genap di Tol Tangerang-Jakarta mengatakan pihaknya telah mengarahkan kendaraan berpelat ganjil untuk tidak masuk tol menuju Jakarta. Pihaknya bersama kepolisian sudah menurunkan petugas untuk bersama-sama mengatur arus lalu-lintas.
Dari hasil pelaksanaan uji coba hari pertama ini, dikatakan, sebenarnya sudah banyak pengendara yang mebgetahui aturan ini sehingga yang berpelat ganjil mencari jalan lain menuju Jakarta.
"Tapi ada juga pengendara berpelat ganjil yang sebenarnya sudah tahu aturan ini, ingin coba-coba masuk tol. Untuk yang ini kita sampaikan secara persuasif bahwa ada aturan baru," katanya.
Sosialisasi oleh BPTJ dilakukan secara masif di sejumlah titik yang berdekatan dengan pintu tol dan di tepi jalan raya, baik berupa spanduk maupun brosur yang dibagikan ke pengemudi.
"Intinya kita ingin semua pengendara tahu sehingga pada pelaksanaan wajib pada awal Mei, sudah tahu semua," katanya.
Sosialisasi, kata Budi Rahardjo, juga dilakukan di tol Cibubur-Jakarta agar pengendara juga paham.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau persiapan pelaksanaan ganjil-genap, Minggu (15/4/2018) mengaku optimistis 40 persen kepadatan terurai dan masyarakat beralih ke angkutan umum dengan pemberlakuan ganjil-genap di Pintu Tol Tangerang dan Kunciran.
Baca Juga: Underpass Mampang-Kuningan Kurangi 40 Persen Kemacetan
"Kalau di Bekasi bisa 36 persen, di sini bisa 40 persen dengan rata-rata 1.500 kendaraan per jam sibuk," kata Menhub.
Budi menjelaskan pemberlakuan pembatasan di dua ruas tol di Tangerang karena melihat kesuksesan yang diberlakukan di Pintu Tol Bekasi di mana sebanyak 36 persen masyarakat beralih ke angkutan umum dan kecepatan meningkat 22 persen.
Menhub Budi mengatakan masyarakat bisa beralih ke angkutan umum kereta ataupun bus eksekutif yang sudah disediakan pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di mana akan ada satu lajur khusus untuk bus.
"Transportasi massal adalah satu yang kita upayakan, sekarang kita menggunakan bus. Saya juga mencatat informasinya, PPD, Sinar Jaya, Royal Premium, hasilnya bagus. Bisa dibayangkan dengan jalur khusus akan lebih bagus lagi, harapan kita semuanya minimal 50 persen masyarakat menggunakan transportasi massal," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi