Suara.com - Wacana akan adanya pemberlakuan pembayaran pada mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Tangerang.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui Dinas Perhubungan Kota Tangerang, sebanyak 120.000 kendaraan pribadi setiap harinya yang bertempat diwilayah Tangerang melalui Kota Tangerang menuju Jakarta.
Menanggapi wacana tersebut, Pjs Walikota Tangerang, M. Yusuf menerangkan, pihaknya sejauh ini belum memperoleh koordinasi awal terkait wacana tersebut. Namun, bila nantinya wacana yang digagas BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) akan diterapkan pihaknya akan mendukung aturan tersebut.
"Ya kalau sudah diterapkan oleh pusat tentu kita dukung. Tapi, kembali lagi jangan sampai merugikan masyarakat akan aturan ini. Kita lihat juga bagaimana dampaknya ke masyarakat kalau bagus tentu kita dukung kalau merugikan tentu kita minta kaji ulang," katanya di Tangerang, Kamis, (29/3/2018).
Sementara itu, Aldino (30) pria asal Batu Ceper, Tangerang yang bekerja dikawasan Jakarta Barat ini mengaku keberatan dengan adanya wacana tersebut.
Menurutnya, bila nantinya aturan itu diterapkan haruslah dengan ketersediaan pelayanan dan fasilitas yang seimbang.
"Kalau aturannya untuk membuat kita pindah ke transportasi masal, tentu kita dukung tapi, disertai dengan fasilitas atau pelayanan yang sepadan. Cuma lihat saja, sekarang ini fasilitasnya menurut saya masih kurang, kita sesak sesakan dan diminta pindah ke transportasi masal dengan memberlakuan pembayaran ini, tentu kami keberatan," ungkapnya. (Anggy Muda)
Diketahui, pemberlakukan tersebut guna, mengurangi volume kendaraan pribadi di Jakarta.
Berita Terkait
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Progres Pembangunan Rumah MBR di Tangerang Capai 42,85%, Target Selesai November 2025
-
Kebakaran Hebat Pabrik Konstruksi di Serpong Utara
-
Hino Serahkan Truk untuk SMKN 2 Tangerang, Sebagai Media Pembelajaran
-
Tangerang Jadi Lokasi Paling Populer untuk Cari Rumah, LPKR Genjot Hunian Mewah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia