Suara.com - Kuasa Hukum sekaligus Juru Bicara Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yakin jika pembubaran HTI ini tak lain hanyalah hanyalah persoalan politik.
"Akhirnya kita dapat kesimpulan memang ini lebih merupakan persoalan politik. Satu karena HTI itu dianggap paling bertanggung jawap terhadap kekalahan Ahok," ujar Ismail, di Gedung PTUN, Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (19/4/2018).
Ia menyampaikan jika dulu HTI lah yang pertama kali meneriakan haram pada pemimpin kafir tepatnya. Seruan ini muncul tepatnya pada 4 September 2016.
"Nah, semenjak itu, ini berkembang dikalangan masyarakat, dan orang berani mengatakan tolak pemimpin kafir. Lalu HTI dipersalahkan," katanya.
Dia menilai jika apa yang telah disampaikan HTI itu merupakan ajaran Islam. Memang, ujarnya didalam ajaran Islam itu tidak boleh masyarakat muslim memiliki pemimpin kafir.
"Dalam Alquran juga ada. Jelas itu, jadi mengapa kemudian kami dipersalahkan? Itu satu," katanya.
Kemudian, lanjut Ismail, yang kedua, ia menilai pemerintah sangat takut bahwa kekuatan 212 itu terus berkembang menjadi kekuatan politik yang sangat besar. Ini sudah terbukti pada saat Pilkada DKI Jakarta.
"Ahok yang didukung begitu rupa oleh itu bisa kalah dengan marjin yang telak 15 persen. Nah mereka kawatir nanti pilkada 2018 itu akan terulang. Dan puncaknya pada 2019 nanti di Pileg dan Pilpres," terangnya.
"Oleh karena itulah kekuasaan 212 ini harus di dihancurkan begitu kira-kira," lanjut dia.
Dirinya berpendapat jika alasan tersebut dicari-cari saja dengan menuduh HTI sebagai kelompok yang anti Pancasila. Padahal ia mengklaim tuduhan tersebut tidak terbukti dalam persidangan.
"Ya jadi lebih kuat unsur politik," tegasnya.
Ia menganggap jika HTI tidak melakukan perbuatan kejahatan seperti yang koruptor lalukan.
"Nyuri duit rakyat nggak, korupsi nggak angkat senjata nggak, sementara di luar sana babyaj gerakan sparatis malah dibiarkan saja," katanya.
Selain itu, ia menerangkan jika unjuk rasa yang dilakukan sejauh ini tidak pernah menimbulkan pertikaian hingga melakukan pembakaran. Bahkan pada sidang sebelumnya, ahli yang didatangkan pun mengatakan jika apa yang HTI lakukan sesuai dengan ajaran Islam.
"Kami berurusan dengan hukum gak pernah diperingatkan gak pernah, gak ada. Apa salah kita?," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
-
Suasana di Monas Jelang Reuni Akbar 212
-
Prabowo Kembalikan 90.000 Hektar Hak Hutan, Raja Charles Kirim Surat Langsung ke Istana
-
Marak Ormas Buat Ulah, Komisi II DPR Ingatkan: Kita Pernah Bubarkan HTI dan FPI
-
Dituding Terkait HTI, Begini Klarifikasi Penyelenggara Acara Metamorfoshow di Depan Polisi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?