Suara.com - Kuasa Hukum sekaligus Juru Bicara Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yakin jika pembubaran HTI ini tak lain hanyalah hanyalah persoalan politik.
"Akhirnya kita dapat kesimpulan memang ini lebih merupakan persoalan politik. Satu karena HTI itu dianggap paling bertanggung jawap terhadap kekalahan Ahok," ujar Ismail, di Gedung PTUN, Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (19/4/2018).
Ia menyampaikan jika dulu HTI lah yang pertama kali meneriakan haram pada pemimpin kafir tepatnya. Seruan ini muncul tepatnya pada 4 September 2016.
"Nah, semenjak itu, ini berkembang dikalangan masyarakat, dan orang berani mengatakan tolak pemimpin kafir. Lalu HTI dipersalahkan," katanya.
Dia menilai jika apa yang telah disampaikan HTI itu merupakan ajaran Islam. Memang, ujarnya didalam ajaran Islam itu tidak boleh masyarakat muslim memiliki pemimpin kafir.
"Dalam Alquran juga ada. Jelas itu, jadi mengapa kemudian kami dipersalahkan? Itu satu," katanya.
Kemudian, lanjut Ismail, yang kedua, ia menilai pemerintah sangat takut bahwa kekuatan 212 itu terus berkembang menjadi kekuatan politik yang sangat besar. Ini sudah terbukti pada saat Pilkada DKI Jakarta.
"Ahok yang didukung begitu rupa oleh itu bisa kalah dengan marjin yang telak 15 persen. Nah mereka kawatir nanti pilkada 2018 itu akan terulang. Dan puncaknya pada 2019 nanti di Pileg dan Pilpres," terangnya.
"Oleh karena itulah kekuasaan 212 ini harus di dihancurkan begitu kira-kira," lanjut dia.
Dirinya berpendapat jika alasan tersebut dicari-cari saja dengan menuduh HTI sebagai kelompok yang anti Pancasila. Padahal ia mengklaim tuduhan tersebut tidak terbukti dalam persidangan.
"Ya jadi lebih kuat unsur politik," tegasnya.
Ia menganggap jika HTI tidak melakukan perbuatan kejahatan seperti yang koruptor lalukan.
"Nyuri duit rakyat nggak, korupsi nggak angkat senjata nggak, sementara di luar sana babyaj gerakan sparatis malah dibiarkan saja," katanya.
Selain itu, ia menerangkan jika unjuk rasa yang dilakukan sejauh ini tidak pernah menimbulkan pertikaian hingga melakukan pembakaran. Bahkan pada sidang sebelumnya, ahli yang didatangkan pun mengatakan jika apa yang HTI lakukan sesuai dengan ajaran Islam.
"Kami berurusan dengan hukum gak pernah diperingatkan gak pernah, gak ada. Apa salah kita?," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gelaran Reuni Akbar 212 di Monas
-
Suasana di Monas Jelang Reuni Akbar 212
-
Prabowo Kembalikan 90.000 Hektar Hak Hutan, Raja Charles Kirim Surat Langsung ke Istana
-
Marak Ormas Buat Ulah, Komisi II DPR Ingatkan: Kita Pernah Bubarkan HTI dan FPI
-
Dituding Terkait HTI, Begini Klarifikasi Penyelenggara Acara Metamorfoshow di Depan Polisi
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba